Kabar Bima

Diklat Kepemimpinan, Keikutsertaan Pejabat Masih Rendah

216
×

Diklat Kepemimpinan, Keikutsertaan Pejabat Masih Rendah

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Sampai dengan  tahun 2012 baru 18 persen atau 147  Pejabat dari jumlah Pejabat 812 orang se-Kota Bima yang telah mengikuti  Diklat Kepemimpinan dengan penjelasan  eselon II dari jumlah 33 orang baru 10 orang , mengikuti Diklatpim II, Eselon III dari jumlah 131 orang baru 40 orang  yang telah mengikuti Diklatpim III dan untuk eselon IV dari jumlah 648 orang pejabat baru 97 orang  yang telah diikutkan dalam Diklatpim IV .

Ilustrasi. Foto: ntbterkini.com
Ilustrasi. Foto: ntbterkini.com

Kepala Bidang Diklat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, Sunarti, S.Sos, MM, menyebutkan angka ini masih sangat jauh dari harapan pemerintah untuk menciptakan aparatur  yang memiliki pengetahuan dan keterampilan  tentang  Kepemimpinan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah  terbatasnya  anggaran yang tersedia untuk kegiatan Diklatpim baik Diklatpim II, Diklatpim III, maupun Diklatpim IV.   Masih rendahnya angka jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim setiap tahunnya masih menjadi temuan dan Tim Pemeriksa atau Auditor baik dari BPKP maupun dari BPK.

Diklat Kepemimpinan, Keikutsertaan Pejabat Masih Rendah - Kabar Harian Bima

Secara rata-rata  setiap tahun Pemerintah Kota Bima baru mampu  mengirim  pejabat  untuk mengikuti Diklatpim II hanya 2 orang setiap tahun, sementara  untuk pejabat  eselon  3  hanya mampu mengirim  8 orang dan untuk eselon IV  hanya mampu mengirim 12 orang tiap tahunnya.

Menurut Sunarti, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 telah mengamanatkan bahwa ada 2 jenis diklat yang harus diberikan kepada pegawai negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kompetensi  dan keterampilan dan pengetahuan pegawai yaitu Diklat dalam jabatan seperti Diklatpim dan diklat tekhnis lainya dan yang kedua adalah diklat Prajabatan bagi CPNS.

Terkait Diklatpim baik tingkat II, III dan IV  pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima belum dapat mengakomodir amanat PP tersebut karena terbatasnya dana yang tersedia  untuk penyelenggaraan diklat aparatur khususnya diklat kepemimpinan.

Padahal  Diklatpim merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan structural tapi apa hendak dikata keterbatasan penyediaan anggaran  penempatan seseorang  dalam suatu jabatan harus mengabaikan factor  Diklatpim dan baru diikutkan setelah menduduki jabatan tertentu meski dalam jumlah yang sangat sedikit.

Dari tahun ke tahun sejak  terbentuknya Pemerintah Kota Bima selalu saja  masalah Diklatpim menjadi keluhan dan dirasakan  tidak adil oleh para pejabat khususnya pejabat di tingkat eselon III dan eselon IV karena memang jumlahnya banyak bila dibandingkan dengan  jumlah orang yang akan diikutkan sedikit.  Dibutuhkan analisa dan pertimbangan yang  mendalam untuk menetapkan siapa yang akan diikutkan dalam Diklatpim terutama factor yang dipertimbangkan adalah senioritas dalam jabatan itu.

Untuk tahun ini tahun anggaran 2013 alokasi anggaran untuk Diklatpim  bagi eselon II hanya  2 orang, eselon III hanya 6 orang dan eselon IV hanya 12 orang jumlah inipun ketika dibahas di DPR kemarin masih dipertanyakan oleh Tim Anggaran Legislatif dengan alas an tidak memberikan efek pasca mengikuti Diklatpim padahal  kenyataannya terjadi perubahan pola pikir dan pola sikap yang cukup siginifikan  bila seorang pejabat sudah mengikuti Diklatpim dan satu hal yang harus diketahui bahwa  kurikulum Diklatpim  lebih banyak membahas bagaimana strategi memimpin suatu organisasi.

BKD melalui Bidang Diklat mengharapkan perhatian dari semua pihak  khusus kepada Tim Anggaran Eksekutif melalui anggaran perubahan tahun 2013 nanti  kiranya  dapat memberikan  dukungan yang signifikan  dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaran Diklatpim  ini karena kita tidak ingin masih banyaknya para pejabat yang belum mengikuti Diklatpim akan menjadi temuan dari tim auditor BPKP maupun BPK. [BS]