Kabupaten Dompu, Kahaba.- Ratusan massa mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Yapis dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dompu menggelar aksi unjukrasa di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dompu, Rabu (12/12).
Aksi ini, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelayanan Dukcapil dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran.
Usai mengepung kantor tersebut, massa yang mengatasnamakan dirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Dompu ini, silih berganti menyampaikan orasi ilmiah, sembari berputar membuat bundara secara bersama-sama sebagai bentuk ekspresi penyemangat massa aksi.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Wahyudin dalam orasinya mengatakan, kehadiran mereka di Dinas Dukcapil semata-mata untuk mengelarifikasi macetnya proses perekaman e-KTP pada seluruh wilayah kecamatan yang ada.
”Proses perekaman e-KTP diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu akhir-akhir ini mengalami kemacetan. Alat perekaman yang rusak kenapa sampai saat ini tidak juga diperbaiki,” tanyanya.
Orator lain, Fajrin memaparkan selama ini pelayanan Dukcapil Dompu sungguh mengecewakan dan jauh dari harapan masyarakat. Itu dibuktikan terutama dalam hal pengurusan KTP, KK dan lainya.
”Coba bayangkan saja, ketika mengurus KTP harus memakan waktu berbulan bulan,” ungkapnya.
Menurut dia, mestinya pengurusan item semacam itu tidak boleh memakan waktu yang cukup lama. Sebab itu sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan persyaratan administrasi. Belum lagi, masyarakat yang berada di wilayah pelosok dan di desa terpencil. Harus bolak balik selama beberapa hari di kantor Dukcapil untuk menanyakan apakah KTP dan KK sudah selesai diproses atau tidak.
“Belum lagi jika masyarakat miskin yang mengurus itu, mereka harus mendapat uang darimana untuk ongkos perjalanan dari desanya ke kantor Dukcapil,” sorotnya.
Berangkat dari hal ini lanjut Fajrin, pihaknya meminta kepada Dinas Dukcapil agar perekaman e-KTP dikembalikan ke tiap-tiap kecamatan dan meminta agar pendistribusian e-KTP hasil cetakan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Dinas Dukcapil Dompu Hj Ratnasari mengatakan, e-KTP sejak tahun 2012 sudah dilakukan perekaman massal. Alasan pengurusan harus di Dukcapil, karena alat perekaman massal di kecamatan sudah rusak.
“Saya digaji oleh Negara untuk memberikan pelayanan terbaik terkait e-KTP. Bahkan kami bekerjasama dengan GOW dan kami melakukan pelayanan keliling mengunjungi langsung desa-desa pelosok. Ini kami lakukan selain meningkatkan pelayanan, juga untuk menjawab keluhan masyarakat. Selama ini pelayanan terbaik kami berikan tanpa menarik uang sepeser pun,” jelasnya di hadapan massa aksi.
Diakui Ratnasari, saat ini Dinas Dukcapil mengalami berbagai kendala dalam pelayanan yakni mengenai masalah printer. Tapi di tahun 2019 nanti, pihaknya mengajukan permintaan anggaran guna untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
Ia menyebut, sebanyak 3.000 E-KTP sudah dicetak. Sampai saat ini, sekitar 200 orang yang membutuhkan pelayanan. Setiap hari ia pun harus menadatangani ratusan berkas pembuatan KTP dan item item lain. Artinya, di Dinas Dukcapil bekerja dengan serius dan semaksimal mungkin.
Ratnasari menambahkan, pelayanan pengurusan berkas membuatan KTP dan lainnya di Dukcapil ada operator masing-masing. Pelayanan diberlakukan sistem 5 hari kerja. Terkait aspirasi massa aksi mengenai mengatifkan pelayanan di tingkat Kecamatan (UPTD), dirinya terlebih dahulu menghadap dan berkoodinasi dengan Bupati Dompu.
Pantauan media ini, aksi ini dijaga ketat ooleh aparat Kepolisian. Usai mendengarkan pernyataan dari Kadis Dukcapil tersebut, massa aksi langsung beranjak menuju kantor DPRD Kabupaten Dompu. Namun, sesampai di kantor DPRD Kabupaten Dompu, sejumlah massa tidak menemukan satupun anggota Legislatif.
*Kahaba-09
