Kota Bima, Kahaba.- Warga Kota Bima yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Kota Bima menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, Rabu (20/1) guna menolak rencana kehadiran Alfamart.
Korlap aksi Amirullah saat orasi mengatakan, Alfamart yang masuk di daerah telah banyak menimbulkan korban pemilik toko kecil dan pasar tradisional. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan Walikota Bima, DPRD Kota Bima dan OPD terkait untuk tidak memberikan izin masuknya ritel modern tersebut.
“Alfamart masuk menjadi ancaman serius untuk pedagang kecil,” ungkapnya.
Menurut dia, melihat kondisi Kota Bima yang juga daerah yang masyarakatnya kebanyakan pedagang kecil dan mengembangkan produk lokal untuk pendapatan sehari-hari, maka rencana kehadiran Alfamart perlu untuk dipertimbangkan.
Juga mengingat ada pembahasan aturan baru yang akan dimasukkan
dalam Revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Saat ini, rencana tersebut masih dibahas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Jelas regulasi ini ditujukan untuk mencegah monopoli kepemilikan gerai waralaba oleh suatu grup korporasi. Sebab, dengan berlakunya aturan ini, pemilik merk harus menggandeng pihak lain sebagai mitra waralabanya,” jelasnya.
Oleh karna itu, regulasi ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Bima untuk menolak rencana kehadiran Alfamart dan tidak memberikan izin.
“Maka dengan itu, kami meminta kepada Walikota Bima, DPRD Kota Bima dan DPMPTSP Kota Bima untuk melakukan rapat kordinasi penolakan kehadiran Alfamart,” tegasnya.
*Kahaba-01
