Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin mengeritisi cara Camat Asakota yang telah mengeluarkan SK pindah tugas pegawai sukarela. Kebijakan tersebut dinilainya telah melampaui kewenangan pejabat yang memiliki tupoksi untuk itu. (Baca. Camat Asakota Terbitkan Surat Pindah Pegawai Sukarela, Diduga Lampaui Kewenangan)
Menurut Duta PKS itu, jika benar SK ini bukan yang pertama dan sudah sering dilakukan oleh Camat Asakota, juga menjadi hal yang sangat lucu. Padahal yang bisa dilakukan seorang camat hanya menata, mengatur dan mengusulkan seperti keterangan Kepala BKPSDM Kota Bima.
“SK itu sering dikeluarkan padahal bukan kewenangannya, roda pemerintahan seperti mainan saja. Padahal disatu sisi kepala BPKSDM mengatakan itu kewenangan Sekda,” kritiknya, Rabu (10/2).
Kata Amir, yang sudah dilakukan oleh Camat Asakota tersebut merupakan dampak dari penempatan orang yang bukan pada tempatnya dan tidak profesional, sehingga tidak kaget ketika mendengar ada golongan IV yang jadi bawahan, sedangkan atasannya golongan 3.
“Jika orang yang profesional, tahu tupoksinya, tidak seenaknya memindahkan pegawai, kendati itu pegawai sukarela, tapi ini kan lucu,” sorotnya.
Amir pun berharap, agar pemerintah segera berbenah. Katakanlah jika Camat Asakota itu keliru mengeluarkan SK pindah tugas tersebut, maka diberikan pemahaman oleh OPD terkait tentang regulasinya.
“Mengelola pemerintah ini harus ditempatkan orang-orang yang punya integritas dan intelektual cakap serta ahli di bidangnya. Kita ini sudah tertinggal dari daerah tetangga, kita harusnya tidak lagi disibukkan dengan urusan cemen atau remeh temeh. Karena banyak pekerjaan besar menunggu,” tegasnya.
*Kahaba-01
