Kabar Kota Bima

Sayap Kantor Walikota dan Air Bersih Sama-Sama Prioritas

324
×

Sayap Kantor Walikota dan Air Bersih Sama-Sama Prioritas

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Tahun ini Pemerintah Kota Bima membangun sayap Kantor Walikota Bima dengan pagu dana Rp 23 Miliar. Rencana pembangunan itupun mendapat kritik dari wakil rakyat, di tengah kondisi warga Kota Bima yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. (Baca. Rencana Bangun Sayap Kantor Walikota Bima Dikritik, Warga: Kami Butuh Air Bersih)

Sayap Kantor Walikota dan Air Bersih Sama-Sama Prioritas - Kabar Harian Bima
Ilustrasi krisis air bersih dan rencana pembangunan sayap Kantor Walikota Bima. Foto: Ist

Menurut Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Fakhrunrazi, program pembangunan sayap Kantor Walikoa Bima dan program air bersih sama – sama diprioritaskan, berdasarkan penetapan anggaran sesuai tematik, atau tema yang diusung berdasarkan program prioritas yang tertuang dengan RPJMD, penyelarasan RPJMNAS dan RPJM Provinsi. (Baca. Pembangunan Sayap Kantor Walikota Bima, Bagian Penting Capaian Strategis RPJMD)

Sayap Kantor Walikota dan Air Bersih Sama-Sama Prioritas - Kabar Harian Bima

“Sesuai dengan tematik, air bersih juga prioritas, sama seperti pembangunan sayap kantor,” katanya, Kamis (4/3).

Menurut dia, menyelesaikan air bersih di kota Bima tidak sama dengan membangun sebuah gedung. Karena urusan air bersih, ada banyak unsur yang terlibat. Belum lagi mencari sumber air baku dan memperbaiki jaringan pipa.  (Baca. Bangun Sayap Kantor Walikota Bima, Pemkot Siapkan Anggaran Rp 26 Miliar)

“Air bersih tetap diprioritaskan, tapi tidak sesederhana itu menyelesaikannya” tutur Fakhrunrazi.

Namun, ia menegaskan, Pemerintah Kota Bima tidak tinggal diam dan tetap melakukan upaya. Agar kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan bisa terpenuhi. (Baca. Pembangunan Sayap Kantor Walikota Bima Dinilai Proyek Ambisius dan tidak Prioritas)

Kemudian soal pembangunan sayap Kantor Walikota Bima tambah Fakhrunrazi, kantor itu jika sudah terbangun akan akan ditempati oleh Bappeda dan Litbang, BPKAD, Inspektorat dan BKPSDM. Agar memudahkan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

*Kahaba-01