Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi mengeritik kinerja Pemerintah Kota Bima melalui dinas terkait, soal fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kota Bima. (Baca. Kekerasan Seksual Anak Tinggi, Dewan Sorot Kinerja Forum PUSPA)
Launching Kota Layak Anak (KLA) baru dihelat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima. Diharapkan, kegiatan dimaksud bukan sekedar kegiatan seremoni semata, namun ada langkah konkrit yang diambil untuk menekan tindak pidana yang merenggut masa depan anak-anak. (Baca. Walikota Bima Launching Kota Layak Anak)
“Harus benar-benar mampu diimplementasikan segala yang diatur di dalam regulasi yang mengatur tentang KLA itu,” kata Ryan, Senin (8/3).
Menurut Duta Partai Demokrat itu, jumlah kasus kekerasan seksual anak di Kota Bima meningkat di awal tahun 2021. Menurut data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima terhitung mulai Januari – awal Maret 2021, sudah 17 anak – anak yang menjadi korban. Beberapa di antaranya menempuh jalur hukum agar mendapatkan keadilan dari prilaku bejat para predator anak. (Baca. Hingga Maret, 17 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Kota Bima)
“Kita menyaksikan hampir setiap hari di media massa menyajikan pemberitaan yang mencengangkan menimpa anak- anak di Kota Bima. Miris membacanya,” ungkap Kader Muda Partai Demokrat itu.
Di tengah fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di awal tahun 2021 ini, dirinya mempertanyakan apa peran dari dinas terkait selama ini. Upaya – upaya konkrit apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini.
Kata Ryan, libur sekolah karena pandemi ini juga menjadi salah satu alasan meningkatnya kasus-kasus yang menimpa anak-anak. Orang tua yang harus bekerja, sementara anak di rumah tanpa ada pengawasan yang maksimal.
“Yang terjadi juga, kasus ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Ini pula yang perlu dicarikan solusi bersama dan menjadi atensi khusus pemerintah saat ini,” tukas Ryan.
Terhadap masalah ini, Ryan meminta dinas terkait harus agar segera bergerak untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual anak. Kasihan generasi dan aset bangsa ini, jika masa kecil mereka harus dihadapkan dengan masalah yang menciptakan rasa trauma mendalam.
“Tidak hanya melaksanakan kegiatan seremoni semata. Tapi program yang menyentuh langsung dan bisa menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” tambahnya.
*Kahaba-01
