Kota Bima, Kahaba.- Setelah mengusulkan lebih dari 2 bulan, akhirnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota Bima untuk membuka tahapan seleksi pejabat eselon II.
Kepastian tersebut setelah menerima surat KASN nomor : B-1220/KASN/03/2021 tertanggal 17 Maret, yaitu perihal membuka seleksi untuk mengisi pejabat definitif pada 3 OPD, masing-masing Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Kepala BKPSDM Kota Bima Muhammad Saleh menyampaikan, penjaringan tersebut dibuka karena saat ini Kepala DLH dan DPMPT-SP masih diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), sedangkan untuk Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan masih belum terisi karena pejabat sebelumnya sudah masuk masa purna tugas.
“Karena rekomendasi KASN sudah ada, maka kami sudah bisa memulai tahapan seleksi,” ujarnya, Senin (22/8).
Saleh menjelaskan, dari sisi teknis jadwal pembukaan pendaftaran penerimaan berkas dimulai tanggal 22 Maret 2021. Kemudian akan diikuti beberapa tahapan lain seperti seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, tes kompetensi manajerial dan psikologi, tes kompetensi bidang, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, rekam jejak dan terakhir pengumuman.
“Bagi peserta yang akan mengikuti seleksi, saat ini sudah bisa memulai persiapan. Agar saat pendaftaran lengkap dan bisa fokus mengikuti tahapan seleksi selanjutnya,” kata Saleh.
Guna mensukseskan seleksi tersebut sambungnya, BKPSDM akan menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) dari orang-orang berpengalaman dan memiliki integritas yang baik dalam bidang pemerintahan.
“Penunjukan Pansel agar penjaringan peserta yang akan menduduki jabatan eselon II memiliki kompetensi yang baik, jujur, bijaksana serta amanah,” tandasnya.
Ditambahkan mantan Plt Kadis Perkim itu, bagi peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi, hasil akhirnya akan diumumkan 3 nama berdasarkan nilai tertinggi. Kemudian dari nama tersebut akan diserahkan kepada kepala daerah untuk memilih 1 orang yang akan ditetapkan mengisi jabatan lowong tersebut.
*Kahaba-04
