Kabar Kota Bima

Warga Pane Minta Dewan Prioritas BPJS Gratis dan Perbaikan Drainase

306
×

Warga Pane Minta Dewan Prioritas BPJS Gratis dan Perbaikan Drainase

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Pada hari keempat, 3 anggota DPRD Kota Bima Dapil II  masing-masing Taufik HA Karim, Sudirman DJ dan Hj Ipa Suka turun menemui konstituen untuk menyerap aspirasi warga di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat, Senin (22/3).

Warga Pane Minta Dewan Prioritas BPJS Gratis dan Perbaikan Drainase - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Dapil II saat reses di Kelurahan Pane. Foto: Eric

Ketua Karang Taruna Gemini Abdul Mahrun menyampaikan sejumlah aspirasi yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu bersifat pendidikan, sosial kemasyarakatan hingga keagamaan.

Warga Pane Minta Dewan Prioritas BPJS Gratis dan Perbaikan Drainase - Kabar Harian Bima

Beberapa di antaranya yakni masih banyak warga kurang mampu belum memiliki kartu BPJS. Kemudian sekiranya dapat memperjuangkan pembangunan SDN 17 Kota Bima menjadi lantai 2.

Tidak itu saja, perbaikan saluran drainase di RT 10 dan RT 11 hingga rehab mushola yang menjadi tempat pengajian anak-anak.

“Semoga ini dapat diperjuangkan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” harapnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Arifin meminta 3 wakil rakyat tersebut agar dapat memperjuangkan anggaran untuk penimbunan lahan warga seluas 5 are untuk menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Mohon dibantu, agar penimbunan lahan bisa terealisasi. Supaya dapat meringankan beban masyarakat yang ingin menggelar acara doa atau pernikahan dan tidak perlu menyewa gedung mahal,” katanya.

Menjawab aspirasi tersebut, Sudirman DJ menjelaskan, terkait dana saluran drainase sudah masuk dalam anggaran APBD tahun ini. Hanya saja tidak terealisasi akibat recofusing anggaran untuk Pandemi Covid-19 yang belum juga mereda. Sehingga pihaknya berkomitmen dana tersebut bisa terealisasi di tahun 2022 mendatang.

Untuk kartu BPJS gratis, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat dan Dinas Sosial. Kemudian dana pembangunan SDN 17 yang bertingkat akan diupayakan, namun harus melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.

Sementara untuk penimbunan bisa diupayakan terealisasi, hanya saja diminta pada pemilik lahan untuk membuat surat pernyataan agar bisa pemerintah bantu.

“Semua akan kami bahas dan perjuangkan bersama wakil rakyat lainnya, demi kepentingan bersama. Terutama drainase dan BPJS yang menyangkut hidup masyarakat umum,” tambahnya.

*Kahaba-04