Kota Bima, Kahaba.- Penjelasan Dinas Pariwisata Kota Bima yang membantah adanya anggaran Bantuan Sosial (Bansos) individu, seperti yang diungkap oleh Sekjen Solud NTB Dedy Mawardi, kembali dipertanyakan. (Baca. Solud Pertanyakan Dana Sosial untuk Perorangan Tercantum di Dinas Pariwisata)
Dedy pun menantang agar dinas setempat untuk buka-bukaan terkait DPA dinas setempat. Sebab pihaknya jelas mendapatkan seluruh data keuangan Pemerintah Kota Bima setiap tahun dari Kementrian Keuangan dan BPKP. (Baca. Kadis Pariwisata tidak Akui Ada Dana Bansos Individu)
“Kami punya data jelas, bukan hoax. Makanya kita tantang untuk buka-bukaan saja,” tantang Dedy, kemarin.
Menurut dia, jika data Solud NTB dianggap tidak benar, ia juga mendesak dinas setempat untuk mempublis data yang mereka anggap benar itu, agar semua terang benderang.
“Bukannya tiap dinas sudah ada website masing-masing. Dispar masukan semua rincian anggaran dalam DPA ke website tersebut. Sekarang eranya pengelolaan anggaran yang transparan. Jangan ditutup – tutupi,” cibirnya.
Dedy juga mengaku heran dengan keadaan Pemerintah Kota Bima yang belum juga mulai transparan soal pengelolaan anggaran. Padahal daerah lain saat ini berlomba – lomba untuk membuka semua ke publik, sebagai bentuk taat terhadap regulasi.
*Kahaba-01
