Kota Bima, Kahaba.- Pendataan Keluarga 2021 (PK21) mulai dilaksanakan secara nasional pada 1 April 2021. Kegiatan sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara tersebut rencananya akna berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.
Untuk Kota Bima, progres pendataan keluarga hingga hari ini menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan menyabet predikat kedua se-NTB. Kendati demikian, disisa waktu pendataan ini Kota Bima optimis bisa meraih yang pertama.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Nurjanah menjelaskan, pihaknya menurunkan sebanyak 276 kader pendata untuk menyelesaikan program tersebut. Hingga saat ini, progresnya sudah melebihi 70 persen, dari target sebanyak 41.972 Kepala Keluarga di Kota Bima yang akan didata.
“Kader pendata bekerja penuh semangat. Sebagai bentuk apresiasi, kami berikan bonus untuk kader yang telah bekerja memenuhi target yang ditentukan,” ujarnya, Rabu (19/5).
Menurut Nurjanah, terdapat beberapa indikator pendataan. Pertama, indikator pembangunan keluarga, indikator keluarga berencana dan ketiga indikator stunting. Dari 3 indikator tersebut ada beberapa uraian yang ditanyakan kader pendata ke masyarakat.
Kendati tetap ada kendala sambungnya, seperti dbeberapa kelurahan yang warganya sehari – hari ke gunung untuk berladang. Tapi tetap dipacu semangat para kader untuk tetap mendatangi warga dan melakukan pendataan.
“Kita minta kader bisa segera selesaikan pendataan agar tepat waktu. Tapi jika melihat semangat mereka ini, Insya Allah Kota Bima bisa menyelesaikan pendataan dan kita optimis bisa meraih yang pertama,” tuturnya penuh semangat.
Nurjanah menambahkan, Pendataan Keluarga 2021 juga penting bagi pemerintah sebagai perwujudan amanat UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Sebab, keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya.
“Pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Nurjanah juga menyampaikan jika hari ini dinasnya menggelar kegiatan penyuluhan kelompok dengan tema Kependudukan dan judul tema Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan, Dinamika dan Pertambahan Penduduk, Penduduk Usia Produktif Remaja dan Lanjut usia, serta Urbanisasi.
Sasaran kegiatan dimaksud adalah pasangan usia subur, remaja, serta lansia. Sementara Out put yang diharapkan yakni peningkatan peserta KB baru, dan peserta KB MKJP metode kontrasepsi jangka panjang, kemudian penambahan peserta KB aktif dan peningkatan keluarga yang terpapar program bangga kencana.
“Isu kependudukan saat ini yang perlu tanggapi bersama adalah adanya bonus demografi dan Indonesia mengalaminya pada tahun mulai tahun 2020 dan masalah ini perlu diurus dengan baik dan benar,” tambahnya.
*Kahaba-01
