oleh

Pekerjaan Bor Air ‘Siluman’ di Kadole, Pemerintah dan PPK tidak Tahu Menahu

Kota Bima, Kahaba.- Tak ada yang bisa dimintai keterangan untuk mengonfirmasi terkait pekerjaan bor air oleh yayasan di rumah relokasi Kadole Kelurahan Oi Fo’o. Baik itu Pemerintah Kota Bima melalui Dinas PUPR maupun BPBD, tidak ingin berkomentar karena tidak tahu dan bukan kewenangan. Demikian juga dengan PPK. (Baca. Pengeboran Air di Rumah Relokasi Kadole, PUPR dan BPBD Saling Lempar)

Pekerjaan Bor Air ‘Siluman’ di Kadole, Pemerintah dan PPK tidak Tahu Menahu
Warga rumah relokasi Kadole menunjuk lokasi bor bantuan dari yayasan. Foto: Bin

Kodisinya, penerima manfaat rumah relokasi Kadole kesulitan mendapatkan air bersih. Air yang dibor oleh pemerintah untuk mengaliri sumber mata air Ringi Ncanga, juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, tidak sedikit warga yang sudah diberi kunci rumah memilih kembali pulang dan hidup di rumah mereka sebelumnya.  (Baca. Pemerintah Diminta Bongkar Rumah Relokasi, Warga: Tinggal di Sini Bikin Makan Hati)

Untuk memenuhi kebutuhan air warga setempat, di tengah kondisi mata air Ringi Ncanga yang tidak bisa dialiri ke masing-masing rumah, atau sehari setelah banjir pertama menerjang kawasan rumah relokasi dilakuka pengeboran air.

Tapi bukannya menjadi solusi, malah tidak ada hasil. Pengeboran hanya dilakukan dengan kedalaman sekitar 8 meter. Air pun tidak bisa dialiri ke rumah warga. (Baca. Warga Rumah Relokasi Kesulitan Air Bersih, Pilih Pulang Daripada Hidup Merana)

Pekerjaan pengeboran air tersebut pun menjadi tanda tanya. Selain hadir dan masuk pada pekerjaan senilai ratusan juta miliar, juga muncul begitu saja tanpa berkoordinasi dengan pemerintah melalui OPD teknis. Pasalnya, baik itu Dinas PUPR dan BPBD ketika dikonfirmasi, saling lempar untuk memberikan keterangan.

Saat sejumlah media mencari tahu PPK yang menangani pekerjaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di rumah relokasi Kadole, Taufikurrahman, pun menjawab tidak tahu menahu.

Taufikurrahman menjelaskan, dirinya merupakan PPK terakhir terkait swakelola yang dilakukan TNI murni. dan tidak mengetahui soal pengeboran bantuan dari yayasan tersebut.

“Yayasan apa dan berapa anggaran soal pengeboran itu saya tidak tahu,” kataya, Jumat (21/5).

Ia menjelaskan, ada 2 PPK saat itu. Pertama untuk tahap satu, dilakukan oleh pihak ketiga untuk pekerjaan jalan, drainase, sanitasi, dan salura pipa air bersih. Sementara dirinya pada tahap kedua, yang diswakelola bersama pihak TNI.

“Jadi PPK saya hanya melanjutkan pekerjaan tahap pertama,” tuturnya.

Taufikurrahman kembali menegaska, tidak ada koordinasi dengan dirinya soal pengeboran bantuan yayasan tersebut, karena pekerjaan yang ditangani juga sudah berakhir.

“Sebenarnya menurut saya, yang berwenang bicara aset itu adalah BPBD, karena rehab rekon itu merupakan aset BPBD,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru