oleh

Pemkot Bima Dinilai Malas Kerja, Ini Sejumlah Sorotan Solud NTB

Kota Bima, Kahaba.- Solud NTB menilai Pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi – Feri malas kerja. Terlihat dari sejumlah kebijakan yang tidak menunjukan progres kinerja yang semakin membaik.

Pemkot Bima Dinilai Malas Kerja, Ini Sejumlah Sorotan Solud NTB
Sekretaris Solud NTB Dedy Mawardi. Foto: Bin

Sekretaris Solud NTB Dedy Mawardi saat bertandang ke Kantor PWI Perwakil Bima, Selasa (25/5) menjelaskan, ada beberapa indikator sorotan dinilainya Pemerintah Kota Bima malas bekerja. Seperti menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir. Karena sesungguhnya pemerintah setidaknya memiliki dua pilihan dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi di sektor parkir, yakni perbaikan sistem dan peningkatan kinerja atau menaikkan tarif.

“Nah, seperti masalah parkir, pemerintah sekarang memilih untuk menaikkan tarif, yang artinya beban diberikan kepada rakyat,” kata Dedy.

Seharusnya menurut dia, pemerintah menargetkan retribusi atau pajak. Kemudian, melihat capaiannya berapa. Jika tidak sesuai target, maka pemerintah bisa mengevaluasi sistem kerja.

Namun faktanya kata Dedy, Pemerintah Kota Bima lebih memilih menaikkan tarif dan membiarkan rakyat yang bekerja. Ironisnya, naiknya tarif parkir tidak diikuti dengan performa kerja yang baik.

“Jika naiknya tarif parkir ini dibarengi dengan jaminan motor hilang akan diganti, maka itu terobosan. Tapi ya sampai sekarang belum ada,” tandasnya.

Sebelumnya, warga Kota Bima mengeluhkan naiknya tarif parkir. Untuk kendaraan roda dua, ditetapkan tarif Rp 2000 dan Rp 4000 untuk kendaraan roda empat.

Hal lain yang menggambarkan malasnya pemerintah bekerja sambung Dedy, seperti penanganan krisis air bersih yang tak kunjung terlihat hasilnya. Padahal, dari sisi anggaran sudah dialokasikan.
Hal krusial lainnya, juga terlihat pada terus berulangnya ternak berkeliaran di tengah kota.

“Itu semua menggambarkan pemerintah malas bekerja, karena tidak ada perubahan yang terlihat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dari sisi perencanaan kota juga dinilai malas. Itu terlihat pada pembangunan Lapak Lapangan Pahlawan Raba yang aneh dari sisi konsep dan menandai pemerintah malas berpikir.

Pun masalah yang dihadapi penerima manfaat di rumah Relokasi Kadole dan Oi Fo’o. Hingga saat ini masalah klasik seperti kebutuhan air bersih warga tidak mampu dicukupi dengan baik.

“Lantas bagaimana warga mau pindah, sementara kebutuhan air saja tidak mampu diurus. Itu juga salah satu indikator Pemerintah Kota Bima yang malas,” terangnya.

Hal lain, Pansus LKPJ DPRD Kota Bima yang terdapat rekomendasi dengan meminta agar 2 pejabat, masing-masing Kepala Bappeda dan Litbang serta Kabid Cipta Karya Dinas PUPR agar dicopot, tapi dijawab Walikota bahwa keduanya telah bekerja siang malam.

“Kemudian hasil kerja siang malam mereka itu apa,” tanyanya.

Dedy menambahkan, pemerintah pusat sudah memberikan anggaran. Mestinya ini menjadi porsi agar bisa dimanfaatkan dengan baik dengan bekerja sebaik mungkin. Bukan malah hanya bagi – bagi uang melalui belanja hibah dan seolah – olah sudah bekerja dengan baik, padahal hanya terlihat menggugurkan kewajiban dalam menjalankan roda pemerintahan.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru