Kabar Kota Bima

Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman

340
×

Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Musyawarah Kelurahan (Muskel) Penatoi yang dihelat di aula kantor setempat, Senin (31/5) berlangsung menarik dan alot. Pertemuan membahas berbagai program pembangunan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat tersebut, yang lebih mencuat adalah rencana pengadaan Handphone (HP) android pinjaman untuk seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT). (Baca. Ternyata Janji HP Lutfi-Feri untuk Ketua RT Hanya Pinjaman)

Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman - Kabar Harian Bima
Muskel Penatoi yang dihadiri Ketua RT dan LPM yang menyatakan menolak rencana menerima HP pengadaan oleh pemerintah. Foto: Ist

Dari pembahasan tersebut, seluruh 12 Ketua RT Kelurahan Penatoi menyepakati tidak mau menerima bantuan pengadaan tersebut, karena tidak jelas petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). (Baca. Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman dari Pemkot Bima)

Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman - Kabar Harian Bima

Seperti disampaikan Ketua RT 12 Dedi Rosady, alasan penolakan seluruh Ketua RT karena beberapa alasan. Di antaranya saat Muskel pertama tidak ada pembahasan bantuan HP ini, jadi terkesan program tiba masa tiba akal.

“Kami menganggap ini bentuk pencitraan saja, karena tidak jelas asal-usulnya,” tegas Dedi.

Ia menjelaskan, yang terpenting juga saat Muskel ini jajaran pemerintah kelurahan tidak mampu menjelaskan secara rinci juklak dan juknis penggunaan HP. Mulai dari sistem pengadaan, spek barang, masa penggunaan, hingga biaya pemeliharaan bila HP rusak karena bersifat aset pemerintah.

“Karena pemerintah kelurahan tidak mampu menjelaskan secara detail dan terperinci, maka kami sepakat menolak semua pengadaan HP ini. Bahkan kami meminta pada Walikota Bima untuk memberikan program pemberdayaan yang jelas dan lebih penting, jangan urus hal kecil seperti ini,” sentilnya.

Dedi juga mengungkapkan, karena HP ini aset pemerintah jadi memiliki fungsi yang sama dengan aset pemerintah lainnya berupa kendaraan dinas. Sehingga harus ada biaya pemeliharaan dan biaya pulsanya, agar tugas menjadi mudah.

“Alasan kuat lain penolakan HP tersebut, karena merupakan aset pemerintah sehingga segala konsekuensi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena bila rusak atau hilang, bisa berkonsekuensi dengan hukum,” bebernya.

Ketua LPM Kelurahan Penatoi Iwan Kamaruzaman juga menegaskan, program pengadaan HP android ini harus dibahas awal melalui Muskel. Tapi tidak ada pengusulan pengadaan HP kalaupun ada perubahan harus dibuatkan berita acaranya dan dibuatkan RKA sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Lurah Penatoi melalui staf kasi pemerintahan Muslimin mengakui adanya penolakan tersebut. Meskipun diakui pada awalnya banyak pembahasan lain, namun Ketua RT yang hadir banyak membahas pengadaan HP.

“Hasil Muskel ini nanti tetap akan disampaikan pada pemimpin yang lebih atas, guna menentukan kebijakan apa kedepan,” tambahnya.

*Kahaba-04