Kota Bima, Kahaba.- Polemik rencana program bagi-bagi HP android untuk RT semakin hangat dibicarakan, pro dan kontra pun tersampaikan oleh berbagai kalangan. Kebijakan Walikota Bima diurai dengan beragam pendapat. (Baca. Ternyata Janji HP Lutfi-Feri untuk Ketua RT Hanya Pinjaman)
Namun sudut pandang generasi muda di Kota Bima ini cukup membuka cara berpikir. Adalah Biken, Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Panggi ini menilai harusnya soal bagi-bagi HP Android tersebut bisa disikapi dengan akal sehat dan penuh kebahagiaan oleh Pemkot Bima. Karena polemik penolakan oleh para RT tersebut harus diapreasi, tapi itu bisa dilakukan dengan pikiran obyektif dan nalar yang sehat. (Baca. Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman dari Pemkot Bima)
“Paling tidak ada beberapa point penting yang bisa dipetik dan bisa menjadi penambah kebahagiaan Pemkot Bima dalam merespon penolakan HP oleh para RT,” katanya pada media ini, Minggu (6/6). (Baca. Muskel Penatoi, Seluruh Ketua RT Tolak Rencana Pemberian HP Pinjaman)
Biken menguraikan, dasar seju lah RT menolak rencana pemerintah tersbeut pertama karena para RT berfikiran tidak mau membeni uang negara yang katanya penuh keterbatasan, terlebih kondisi saat Pandemi Covid-19 yang tidak menentu seperti saat ini. (Baca. Ketua LPM Kelurahan Penatoi: HP Android untuk RT itu Sepele)
Kedua, Pemkot Bima tentu saja memiliki tambahan waktu untuk membenahi sistem jaringan, konektifitas serta serta sistem lainnya yang memiliki keterkaitan dengan konsep besar dari HP Android yang nantinya akan digunakan oleh para RT.
“Ketiga, jika pun klaimnya bahwa seluruh perangkat, jaringan dan sistem yang dibangun sudah sangat siap, ya untuk tahap uji coba bisa saja dengan menanam aplikasi yang telah disiapkan pada HP masing masing RT. Karena memang secara umum para RT memiliki HP Android yang memungkinkan untuk diinput aplikasi tersebut,” paparnya.
Kemudian sambung Biken, keempat pemerintah kemudian memiliki cukup waktu untuk membenahi sistem kerja dilintas OPD, khususnya terkait dengan berbagai laporan masyarakat untuk bisa direspon cepat.
Misal saja, kondisi hari ini banyak sekali laporan kondisi yang disuarakan di media sosial yang juga dapat disaksikan oleh pemerintah, tapi respon pemerintah dalam menyelesaikan laporan terbuka publik tersebut masih jauh dari maksimal.
“Jadi tidak mengherankan berbagai keluhan publik tersebut berseliweran berkali-kali dan berulang-ulang karena respon yang sangat lamban,” ungkapnya.
Empat point tersebut terang Biken, akan menambah kebahagian Pemkot Bima dalam menyikapi penolakan HP, serta bisa dijadikan evaluasi guna mendorong seluruh OPD untuk memanfaatkan waktu dalam rangka menuntaskan apa yang semestinya, sebagaimana yang ada dalam point-point tersebut.
Rasa itu tentu saja akan bisa dihadirkan jika dasar pijaknya menggunakan kebijaksanaan dan akal sehat dalam merespon setiap fenomena. Karena hampir semua fenomena atau dinamika yang muncul dalam menyikapi kebijakan pemerintah itu sesungguhnya adalah panggilan cinta yang diungkapkan oleh warga kepada pemerintah.
*Kahaba-01
