oleh

Walikota Bima Langgar Prokes, Amir: Yang Terbitkan Aturan Saja tidak Patuh, Bagaimana Warga Mau Patuh

-Kabar Kota Bima-2.029 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Beberapa waktu lalu beredar video Walikota Bima yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, disalah acara pernikahan warga Kelurahan Rontu. Video dengan durasi 2 menit 38 detik itu memperlihatkan Walikota Bima bernyanyi dan berjoget dikeliling ibu-ibu. (Baca. Beredar Video Walikota Bima Langgar Prokes, Joget Tanpa Masker dan Saweran)

Anggota Komisi III DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Foto: Bin

Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin mengatakan, berita peristiwa atau kejadian kerumunan yang dianggap pelanggaran Protap Covid-19 dilakukan pejabat mulai dari presiden sampai ke tingkat pejabat daerah sudah sering didengar dan  kadang membosankan, tetapi pada akhirnya dianggap angin lalu. (Baca. Pelanggaran Prokes Walikota Bima Harus Dilaporkan ke APH dan Mendagri)

“Dan lucunya ada ulama yang dianggap melanggar Protap, dihukum  penjara. Sehingga masyarakat menilai sesungguhnya aturan itu untuk siapa sih,” tanya Amir, kemarin.

Mengomentari video Walikota Bia yang bernyanyi dan dikerumuni ibu-ibu itu, ia menilai tidaklah separah kerumunan Pilkada atau kunjungan Presiden di NTT, Pesta Ulang Tahun Gubernur Jatim dan kerumunan di pasar.

Tetapi kalau kejadian sudah menimpa pejabat daerah atau kepala daerah, sudah pasti akan menimbulkan penafsiran dan tanggapan yang beragam dan itu wajar saja karena masyarakat boleh menilai perilaku pemimpinnya.

Ini pun menjadi pelajaran buat semua, bahwa dalam diri pemimpin itu ada keteladanan. Oleh karenanya, jika masih bisa menghindari atau menjauh, jauhilah peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerumunan, walau di lapangan sering sekali pejabat dipaksa untuk bernyanyi, apalagi di acara hajatan masyarakat.

Duta PKS itu mengungkapkan, ada peristiwa teladan ketika Pejabat Kepolisian Daerah Jakarta Selatan yang mengadakan acara pesta pernikahan secara meriah, dan pada waktu itu pejabat tersebut dicopot oleh institusi dari jabatannya.

“Ini catatan untuk kita semua, kalau masyarakat sudah menganggap yang menerbitkan dan pelaksana aturan saja tidak patuh, bagaimana masyarakat mau patuh. Walau terkadang apa yang kita dengar dan kita lihat seringkali berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Semoga ini menjadi peristiwa terakhir di daerah kita,” harapnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru