oleh

Langgar Prokes, Sikap Istri Walikota Bima Bawa Dampak Buruk untuk Masyarakat

Kota Bima, Kahaba.- Sikap istri Walikota Bima Hj Ellya yang melanggar protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, padahal dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 namun masih menghadiri acara pernikahan disorot sejumlah pihak, termasuk Pakar Kesehatan Indonesia.  (Baca. Istri Walikota Bima Positif Covid-19)

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Foto: sinfonews.com

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menjelaskan, perilaku istri orang nomor satu di Kota Bima itu tidak mencerminkan keteladanan. Karena sebagai istri pejabat publik yang juga menjadi cerminan pemerintah, justeru tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes). (Baca. Istri Walikota Positif Covid-19 dan Foto Bareng di Acara Nikah, Dikes: Kita Akan Perluas Tracking)

“Masyarakat diminta taati prokes, tapi justeru sikapnya bertentangan. Tentu ini tidak memberikan contoh yang baik,” sorotnya, Senin (26/7). (Baca. Covid-19 Bukan Aib, Pemkot Bima Harus Terbuka Pejabat yang Terpapar)

Hermawan menjelaskan, masalah yang menimpa Hj Ellya ini harus menjadi perhatian Tim Gugus Tugas Covid-19 atau pihak Dinas Kesehatan, agar segera melakukan tracking contact terhadap siapa saja yang pernah berinteraksi. Sehingga bisa dilakukan penelusuran lebih awal dan dapat mencegah wabah ini menularkan pada orang lain.

“Wabah Corona itu berlaku untuk siapapun, tanpa mengenal masyarakat biasa atau pejabat publik. Maka dari itu kami meminta pihak medis untuk segera melakukan tracking contact. Terutama kerabat yang paling dekat, yaitu suami, anak dan yang tinggal bersama,” katanya.

Alumni SMAN 1 Bima angkatan 2000 itu menegaskan, yang dilakukan Istri Walikota Bima itu telah mencerminkan sekaligus memberikan contoh buruk untuk masyarakat. Karena sebagai pejabat publik yang terus menggaungkan taat Prokes, malah bertindak sebaliknya.

“Bagaiman berharap masyarakat taat Prokes, sedangkan istri pejabat saja tidak patuh. Pemerintah itu influencer, kebaikannya akan membawa dampak kebaikan, tapi bila buruk maka akan membawa dampak buruk,” ungkapnya.

Sikap pejabat yang masih suka kumpul, ikut hajatan arisan tambah Hermawan, tentu sangat disayangkan. Pemerintah mestinya membantu melaksanakan kewajiban untuk membatasi acara yang menyebabkan keramaian, bukan malah sebaliknya.

“Kejadian ini membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah, karena contoh yang dipertontonkan bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan. Jangan heran muncul tanggapan, Virus Corona hanya berlaku untuk masyarakat bawah, tapi tidak berlaku pada istri pejabat,” tambahnya.

*Kahaba-04

Komentar

Kabar Terbaru