Kota Bima, Kahaba.- Agus Salim, Ketua RT 09 Kelurahan Kumbe mempertanyakan fungsi e-Lapor milik Pemerintah Kota Bima. Pasalnya, padahal setiap saat melapor, jangankan menangani, turun menindaklanjuti saja tidak pernah.
Keluhan itu disampaikan Agus saat reses 3 anggota DPRD Kota Bima di Lingkungan Sabali Kelurahan Kumbe, Sabtu (3/12). Di hadapan wakil rakyat Edy Ikhwansyah, H Ridwan Mustakim dan M Ami, ketua RT tersebut mempertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan program dimaksud.
“Kami pertanyaan fungsi program e-Lapor itu pak dewan. Kita melapor setiap saat dan hampir di seluruh sudut wilayah. Tindak lanjutnya tidak ada,” ungkapnya.
Apalagi saat hujan beberapa pekan terakhir kata dia, menyebabkan banjir berkali-kali meluap ke pemukiman warga. Pihaknya acapkali melapor soal banjir dan drainase yang jebol dan tersumbat.
Meski dijawab dan didisposisi oleh Kepala Dinas PUPR. Namun jawabannya mengarahkan kembali ke kelurahan dan dibahas pada Musrenbang.
“Loh fungsinya kita melapor ini apa. Masyarakat ingin itu setelah dilapor ke e-Lapor, pemerintah ini turun dan melihat. Kemudian menindaklanjuti,” katanya.
Namun yang terjadi sambung Agus, pemerintah tidak pernah hadir memberikan penanganan. Apalagi untuk turun melihat lihat kondisi yang dilaporkan
“Kemudian fungsi kita pegang HP bantuan ini apa? Percuma saja setiap saat melapor, kalau seperti ini cara kerjanya,” kesal Agus.
Menjawab aspirasi itu, Anggota DPRD Kota Bima Edy Ikhwansyah menjelaskan, yang dirinya pahami juga fungsi e-Lapor itu agar mempercepat urusan. Kalaupun aplikasi itu dibuat, harus disertai dengan anggaran.
Maksud disertai alokasi anggaran itu, seperti dana stimulan dialokasikan lebih banyak, sebagai bentuk penanganan cepat terhadap laporan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur. Kemudian ditindaklanjuti dengan gotong royong masyarakat memperbaikinya.
“Itu yang mesti dilakukan. Ini bukan saja persoalan anggaran, turun lihat saja tidak ada,” ujarnya.
Namun dari aspirasi warga tersebut tambah Duta PPP itu, akan menjadi bahan mereka untuk disampaikan ke Pemerintah Eksekutif, agar menjadi bahan evaluasi ke depan.
*Kahaba-01
