Kota Bima, Kahaba.- Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, Pemerintah Kota Bima melalui Bappeda Litbang menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bima.
Kegiatan yang dihelat di aula kantor Pemerintah Kota Bima Senin (21/3) tersebut dihadiri Wakil Walikota (Wawali) Bima Feri Sofiyan, Sekda H Mukhtar, Kepala Bappeda Litbang H Fakhrunrazi, Asisten II Setda H Ahmad dan Kabid Pemerintan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Prov NTB H Huailid dan puluhan kepala OPD dan camat melalui zoom meeting.
Kepala Bappeda Litbang H Fakhrunraji menyampaikan, pelaksanaan musrenbang tingkat Kota Bima ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah (FPD) pekan kemarin.
“Kegiatan ini dalam rangka untuk melihat hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan yang urgen agar bisa dituangkan dalam program kerja tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Kata dia, Musrenbang dengan tema membangun ketangguhan untuk meningkatkan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membahas sejumlah sejumlah capaian pembangunan makro, isu strategis pembangunan hingga skala prioritas pembangunan tahun 2023 mendatang.
Untuk capaian sasaran makro yang menjadi catatan ialah tentang pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka. Kemudian untuk isu strategis pembangunan diantaranya pelayanan publik, target capaian pembangunan makro, tata kelola pemerintahan yang baik, kesehatan masyarakat, daerah rawan bencana serta kualitas pemukiman dan lingkungan.
“Sedangkan untuk arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ialah tata kelola pemerintahan layanan publik, pemulihan ekonomi, sistem kesehatan, kawasan kumuh serta mitigasi bencana,” katanya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan mengungkapkan, saat ini status Pandemi Covid-19 masih berlanjut, sehingga kesulitan ekonomi dan sosial sangat dirasakan masyarakat. Maka hal ini menjadi tantangan dan juga stimulan bagi pemerintah daerah, untuk bisa memprogramkan kerja yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya menginginkan program kerja dan serapan anggaran harus fokus dan berpihak pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPD PAN Kota Bima itu menjelaskan, program serta anggaran yang diutamakan ialah pemberdayaan usaha kecil, pengembangan UMKM, pelatihan tenaga kerja, pembanguan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi wisata serta beberapa program lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Untuk mewujudkan pembangunan yang sejahtera dibutuhkan kecermatan dan ketelitian terkait pagu anggaran ini. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, agar bisa meningkatkan derajat hidup dan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Kemudian Kabid Pemerintan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Provinsi NTB H Huailid membeberkan, arah kebijakan pembangunan NTB selaras dengan program kerja daerah dan juga pusat, yaitu di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan serta kesehatan, mendorong dunia usaha dan industri, peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi ran berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, upaya peningkatan indeks prestasi manusia, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, membangun lingkungan hidup, membangun infrastruktur yang terintegrasi, penanganan covid dan pemulihan ekonomi.
*Kahaba-04
