SPPD Fiktif Puluhan Juta di BPKAD Kota Bima Jadi Temuan BPK

Kabar Kota Bima831 Dilihat

Kota Bima, Kahaba.- Realisasi belanja Tahun 2021 sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Kota Bima menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakila NTB. Salah satunya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) temuannya sebesar Rp 26 juta lebih.

SPPD Fiktif Puluhan Juta di BPKAD Kota Bima Jadi Temuan BPK - Kabar Harian Bima
Ilustrasi. Foto: Dok Google

Pada rilis LHP LKPD Kota Bima Tahun 2021, itu menjadi temuan karena terdapat kelebihan pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas, yang tumpang tindih tanggal pelaksanaannya dan melebihi standar Wali Kota senilai Rp 26 juta lebih.



Dengan rincian pada lampiran hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Umum yang menjelaskan, permasalahan tersebut muncul karena pembuatan SPT antara perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, tidak dilakukan oleh satu bagian.

Baca:   14 OPD di Kota Bima Kembalikan Temuan BPK Rp 539 Juta ke Kas Daerah

Yaitu SPT untuk perjalanan dinas dalam daerah dibuat oleh masing-masing bidang, dan SPT untuk perjalanan dinas luar daerah dibuat oleh sekretariat BPKAD. Selain itu, adanya undangan kegiatan dari pihak luar yang bersamaan waktunya dengan penugasan sebelumnya.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK, dan akan menindaklanjutinya dengan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian, lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban perjalanan dinas serta lebih cermat dalam mengelola administrasi perjalanan dinas luar dan dalam daerah.

Baca:   Kerugian Negara Miliaran di Bappeda, Bendahara Paling Bertanggungjawab

BPK merekomendasikan Wali Kota Bima agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk meminta para pejabat dan staf terkait untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Daerah senilai Rp 26 juta lebih.

Sementara itu Sekretaris BPKAD H Muchlis yang dimintai tanggapan enggan berkomentar jauh, dan menyarankan awak media untuk langsung bertanya pada pimpinan.

Baca:   Jadi Temuan BPK, Dikbud Ingatkan Sekolah Pakai Dana BOS Sesuai Prosedur

“Tanyakan langsung ke kepala BPKAD, karena beliau yang lebih tahu,” saranya.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Bima Muhammad Saleh yang berulang kali berusaha ditemui di kantornya, tidak berada di tempat. Kemudian dihubungi via seluler dan pesan singkat, belum memberikan klarifikasi.

*Kahaba-04


Komentar