Tasyakuran Kepemimpinan Lutfi-Feri Harus Jadi Media Instropeksi, Bukan Klaim Semata

Kabar Kota Bima870 Dilihat

Kota Bima, Kahaba.- Senin malam kemarin, Wali Kota Bima HM Lutfi melaksanakan 4 Tasyakuran Kepemimpinan. Dipaparkan sejumlah capaian, keberhasilan dan sederet penghargaan yang diperoleh mulai tingkat regional hingga nasional.

Tasyakuran Kepemimpinan Lutfi-Feri Harus Jadi Media Instropeksi, Bukan Klaim Semata - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Foto: Ist

Setelah kegiatan yang menggelontorkan anggaran Rp 400 juta tersebut, muncul kritik dari wakil rakyat yang mengingatkan, agar kegiatan tasyakuran 4 tahun kepemimpinan harus menjadi media introspeksi diri, terhadap pada apa yang sudah dijanjikan, dan apa yang sudah direalisasikan.



Sehingga 1 tahun sisa usia kepemimpinan ini, apakah mampu menyelesaikan semua janji-janji yang pernah disampaikan langsung pada masyarakat saat kampanye dahulu, maupun yang tertuang dalam catatan RPJMD.

“Tasyakuran itu ruang untuk bermuhasabah, bukan sekedar menyampaikan berapa banyak sertifikasi penghargaan yang didapat, karena hampir semua kepala daerah di Republik ini juga punya hal yang sama. Jika itu dijadikan dasar ukuran keberhasilan, nanti dulu,” tegas Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin, Rabu (28/9).

Baca:   Warga Jatibaru Barat Minta Dewan Berbuat Soal Pemadaman Listrik

Menurut Amir, tidak sedikit janji-janji yang tertuang dalam RPJMD, namun realisasinya masih jauh panggang dari api. Contoh misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi terdiri dari akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi layak, lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Belum lagi hal – hal yang sepatutnya dievaluasi, seperti apakah air bersih sudah terlayani ke masyarakat dengan baik?. Pasalnya, hingga saat ini belum ada solusi konkrit untuk menangani krisis air bersih saat musim kemarau datang.

“Lantas apa progres kerjasama pemerintah dengan PDAM hingga saat ini? kami melihat memang tidak ada kesungguhan pemerintah menuntaskan urusan itu,” sorotnya.

Kemudian, bagaimana dengan angka pengangguran apakah menurun atau naik? Angka kemiskinan meningkat apa turun? Lalu rumah relokasi yang belum ditempati, apa kekurangan dan apa solusinya? Belum lagi bicara kualitas dan daya saing, bagaimana dengan ketersediaan rumah sakit rujukan?

Baca:   Komisi III Agendakan Cek Fisik Pekerjaan Sayap Kantor Wali Kota Bima

Belum lagi dengan janji-janji seperti ambulance setiap kelurahan, ketersediaan 10 ribu lapangan kerja juga bagaimana dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

“Saya ingin pemerintah memaparkan itu pada masyarakat, tentu dengan data yang benar bukan sekedar klaim semata,” sentil Amir.

Tentu saja sambung Duta PKS itu, masih banyak PR pemerintah apalagi imbas kenaikan BBM akan berdampak langsung pada masyarakat terutama di kelas bawah. Warga miskin baru, pengangguran baru sudah pasti bermunculan, inflasi sudah tentu naik, harga barang sudah kemana-mana. Apa langkah pemerintah, itu sebenarnya yang ditunggu.

Jadi kata Amir, wajar jika ada masyarakat yang menganggap anggaran Rp 400 juta untuk kegiatan Tasyakuran itu tinggi, karena apa yang dirasakan masyarakat saat ini jauh berbeda dengan harapan mereka.

Baca:   Pembagian Beras Bermasalah Tiba di Dewan, Dinsos Dicerca Pertanyaan

“Rp 400 juta itu jika dijadikan sembako yang paketan Rp 100 ribu, maka akan ada 4.000 warga yang menikmati dan bisa mengobati sedikit kesulitan masyarakat,” ujarnya.

Kalau mau fair kata dia, coba saja survey tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah,  mungkin angkanya tidak mencapai 50 persen. Maka disisa 1 tahun kepemimpinan Lutfi-Feri, akan semakin sulit memenuhi janjinya karena kenaikan BBM yang berdampak pada perencanaan dan belanja pemerintah. Belum lagi hubungan Lutfi-Feri yang tidak harmonis, dan sudah menjadi perbincangan publik sudah pasti berdampak pada kinerja bawahan.

“Tetapi masih bersyukur kita bisa mendapatkan WTP, walau itu bukan menjadi jaminan pemerintah bebas dari korupsi. Maka pesan saya, pusat kekuasaan itu harus dijauhkan dari para penjilat dan petualang, agar kebijakan yang dilahirkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” sarannya.

*Kahaba-01


Komentar