Kota Bima, Kahaba.- Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela menggelar demonstrasi, Senin (3/10) memprotes Keputusan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bima dan Dinas Kesehatan Kota Bima terkait tenaga Non-ASN yang bisa mengikuti test P3K hanya tenaga kontrak. (Baca. Ratusan Tenaga Kesehatan Sukarela di Kota Bima Ancam Mogok Kerja)
Massa aksi memulai aksi di depan Kantor DPRD Kota Bima, usai menyampaikan sejumlah tuntutan para nakes bergeser ke Kantor Dinas Kesehatan dan mengutarakan tuntutan yang sama.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kesehatan Sukarela Puskesmas Se-Kota Bima sejumlah tuntutan yakni meminta kejelasan terkait Surat Keputusan (SK) tenaga kesehatan sukarela Puskesmas se-Kota Bima yang diterbitkan bukan surat pengantar.
Kemudian menuntut Wali Kota dan Setda Kota Bima agar mengeluarkan kebijakan untuk tenaga kesehatan sukarela diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak.
Menuntut agar tenaga kesehatan sukarela Puskesmas se-Kota Bima agar bisa masuk pendataan administratif Badan kepegawaian Negara (BKN). Lalu menuntut agar dapat menerima upah yang bersumber dari dana APBD.
Menuntut Dinas Kesehatan Kota Bima melakukan transparansi terkait pengangkatan tenaga kontrak tang baru masuk.
Rizal salah satu Nakes sukarela saat orasi mengaku, mereka telah menyandang status tidak jelas. Kondisi saat ini para Nakes sukarela diperbudak secara modern oleh pemerintah.
“Ini merupakan sistem perbudakan modern yang menimpa para Nakes sukarela. Makanya kami menuntut kejelasan,” tegasnya.
Kami diberikan iming-iming yang tidak jelas. Para Nakes Sukarela juga di dzolimi oleh pemerintah. Termasuk Wali Kota yang berjanji diupah sesuai dengan kinerja.
“Namun apa sekarang, kami telah didzolimi,” ungkapnya.
*Kahaba-01
