Kota Bima, Kahaba.- Wali Kota Bima HM Lutfi, memimpin rapat percepatan relokasi Sungai Melayu dan Sungai Padolo, di aula Kantor Pemerintah Kota Bima, Rabu kemarin. Rapat terssebut sebagai wujud tindaklanjut hasil kerja Tim yang telah dibentuk sebelumnya.
Disunting dari laman resmi Dinas Kominfotik Kota Bima, rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Dinas Perkim Kota Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kasat Pol PP Kota Bima, dan 13 kepala kelurahan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Arif Roesman Effendi memaparkan, terkait progres kesiapan rencana implementasi pelaksanaan program UFCS2 JICA dan NUFREP World Bank tahun 2023, sejatinya menginginkan lokasi sepanjang bantaran sungai segera dibersihkan akhir tahun ini.
“Adanya langkah-langkah yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima menyambut implementasi 2 (dua) program tersebut, serta data-data yang perlu dilengkapi untuk disampaikan ke Kementerian PUPR,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bima HM Lutfi dalam arahannya menyampaikan, sengaja hari ini mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam proses relokasi, guna mengetahui sudah sejauh mana dilakukan BPBD sebagai leading sektor dalam penanganan relokasi warga sepanjang bantaran sungai, baik rumah relokasi di Jatibaru, Oi Fo’o, dan Kadole.
“Masih banyak yang belum pindah, dari 1.025 unit rumah relokasi, di Jatibaru masih ada 12 unit yang belum pindah dari 68 unit. Oi fo’o dari 140 unit masih ada 35 unit, selanjutnya di Kadole dari 533 unit, masih ada 173 unit yang belum pindah,” beber Wali Kota.
Lutfi menambahkan, ini perlu langkah-langkah yang dipikirkan, seperti ketersediaan air bersih dalam beberapa bulan terakhir sudah berjalan dengan baik. Karena akhir tahun ini menurutnya, BWS maunya bersih, tidak ada lagi alasan, sehingga nantinya program JICA dan NUFREP World Bank harus bersih, upaya yang dilakukan adalah rumah yang sudah diberi tanda untuk segera dirobohkan.
“Konteks pemerintah prinsipnya adalah melindungi masyarakat, penuhi harapan mereka yang meminta fasilitas Masjid, sekolah PAUD, dan lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Wali Kota dengan tegas meminta kepada Sekda untuk menganggarkan biaya mobilisasi pemindahan warga, dengan dikomandoi oleh BPBD, dan koordinasi dengan Satpol PP dan DLH yang menyiapkan mobil pengangkut barang milik warga.
“Minggu kedua bulan ini, segera bekerja, mulai lakukan pembongkaran rumah warga yang sudah ditandai dimulai dari Kelurahan Dara, melayu, dan seterusnya,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Lutfi berharap ini betul-betul dilakukan, betul-betul dijalankan, hingga November ini untuk proses pemindahan relokasi sudah harus selesai dan harus jalan.
“Saya perintahkan pak Sekda dalam waktu satu bulan terakhir ini, jangan ada rapat lagi, saya tidak mau tahu 1 bulan ini harus beres,” tegasnya mengakhiri arahan.
*Kahaba-01
