Kota Bima, Kahaba.- Kesekian kalinya rencana Pemerintah Kota Bima membongkar rumah warga di bantaran sungai, agar segera menempati rumah relokasi di Kelurahan Kadole, masih menuai penolakan.
Alasan yang menjadi dasar penolakan seperti, masih banyak fasilitas dasar yang belum disediakan. Seperti sekolah, Puskesmas atau Polindes, rumah ibadah hingga jaringan telepon.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima H Ahmad Yadiansyah mengatakan, agar proses relokasi atau rencana pembongkaran rumah warga pinggiran sungai dilakukan secara humanis dan tidak menggunakan cara atau tindakan represif.
Kata H Yadi, sapaan akrabnya, Pemerintah Kota Bima semestinya melakukan kegiatan relokasi ini setelah terpenuhi kehidupan masyarakat di wilayah rumah relokasi yang keadaannya adil dan makmur.
Artinya, semua janji dan persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah seperti penyediaan fasilitas umum seperti air bersih, rumah layak huni, jaringan, bangunan sekolah, rumah ibadah dan puskesmas di wilayah rumah relokasi sudah disiapkan oleh pemerintah.
“Wajar jika relokasi ditolak warga. Jika persyaratan dan janji Fasilitas Umum (Fasum) maupun kebutuhan primer, sekunder dan tersier belum disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya di Rumah Perjuangan, Kelurahan Sambinae, Minggu sore kemarin.
Pihaknya merasa prihatin dengan curhatan dan suara hati masyarakat yang bila dilakukan pemaksaan untuk merelokasi warga. Jika pun penolakan dilakukan, pihaknya sepakat jika memang semua kewajiban dan syarat-syarat yang dijanjikan pemerintah belum disiapkan untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat bantaran sungai yang ingin direlokasi.
Dirinya juga mengungkapkan, tidak sedikit warga menolak untuk pindah ke relokasi karena tidak adanya jaringan telepon dan internet. Apalagi anak-anak sekolah aktif menggunakan handphone, sehingga dirasa tidak layak untuk tinggal di Kadole.
“Pertama-tama selesai dibangun saja terlihat bagus. Tapi lima atau enam bulan kemudian, kondisinya berbahaya untuk ditempati,” ungkapnya.
*Kahaba-01
