Warga Ranggo Tolak Pembongkaran Rumah, Ini Alasannya

Kabar Kota Bima748 Dilihat

Kota Bima, Kahaba.- Tolak pembongkaran rumah warga bantaran sungai juga disampaikan oleh warga Lingkungan Ranggo Kelurahan Na’e. Alasannya, hunian baru yang disediakan pemerintah tidak layak, dan memperjelas persoalan ganti rugi.

Warga Ranggo Tolak Pembongkaran Rumah, Ini Alasannya - Kabar Harian Bima
Warga Lingkungan Ranggo Kelurahan Nae berkumpul menyampaikan penolakan bongkar rumah bantaran sungai
Foto: Ist

Aspirasi penolakan masyarakat setempat disampaikan tepatnya di pencucian motor Kampung Ranggo, samping jembatan Na’e Jln Datuk Di Banta RT 03 RW 02, Selasa (8/11).



Khaerun selaku Bendahara Kelompok Pokmas Sori Na’e RT menegaskan tolak pembongkaran rumah saat ini dan untuk pindah di perumahan Kadole ditunda dulu sementara, sampai Pemkot Bima benar-benar memenuhi kebutuhan warga terkait dengan rumah pengganti dan fasilitas lengkap.

“Kami minta Pemkot Bima juga menyelesaikan dulu ganti rugi tanah yang sampai saat ini belum terealisasi,” tegasnya.

Baca:   Pemkot Bima Rakor Percepatan Pemindahan Warga ke Rumah Relokasi

Ia mengungkapkan, saat itu Wali Kota Bima mengatakan rumah itu tidak diberikan sertifikat dan tidak boleh dijual belikan. Lantas dirinya mempertanyakan apakah rumah di sana hanya hak pakai, sedangkan rumah milik mereka di sini punya sertifikat sendiri.

“Kita maunya rumah itu terserah masyarakat, mau diapakan berikan saja,” inginnya.

Lagi pula ada janji sebelumnya dari Pemkot Bima untuk melengkapi fasilitas di perumahan kadole. Tapi hingga saat ini, kondisinya belum dilengkapi.

“Janji BPBD juga pindah dulu, nanti baru diatasi. Ah itu bohong, hanya janji tanpa bukti. Tidak mau kita,” tegasnya.

Khaerun juga meminta pemerintah tidak pilih kasih. Jika mau bongkar, bongkar semua, jangan ada yang tertinggal.

Baca:   Patungan OPD untuk Relokasi Sebagai Kepedulian Sosial

“Kami juga minta pembongkaran dari titik nol Jembatan Melayu. Jangan tebang pilih,” tambahnya.

Terkait soal tanda tangan pernyataan sambung Khaerun, memang warga penerima manfaat tandatangan, karena waktu itu dijanjikan rumah relokasi tempatnya di Jatiwangi dengan segala kelengkapan dasar.

Mereka juga waktu itu diberitahu jika menyetujui relokasi, maka akan mendapat ganti rugi. Dan apabila tidak menyetujui maka tidak dapat.

“Karena itu kami tandatangan semua.
Jadi intinya, kalau pemerintah menyelesaikan rumah di Kadole dengan fasilitas-fasilitasnya, kami akan pindah,” tuturnya.

Warga yang sama, Hasyim juga mengungkapkan rumah di Kadole sangat tidak layak untuk ditempati, karena rusak parah. Bahkan untuk buka pintu saja sangat susah. Selain itu, di sana juga banjirnya lebih parah.

Baca:   Rumah di Bantaran Sungai, Warga Paruga Mulai Bongkar Sendiri

“Ini program hindari banjir, kenapa di lokasi perumahan pengganti untuk kami tempati tidak dipikirkan masalah banjirnya,” sorot Hasyim.

Demikian pun diungkap Khadijah, dirinya tidak mau pindah ke Kadole karena susah untuk cari makan.

“Kami di sini sudah puluhan tahun tinggal, sumber pendapatan kami dari dagang dan sudah lama sampai sekolahkan anak dan cucu,” terangnya.

Mereka pun berharap, Pemkot Bima tidak memaksakan kehendak untuk pindahkan dan membongkar rumah yang sudah ditempati. Karena juga harus dipikirkan kelangsungan hidup anak dan cucu mereka.

*Kahaba-01


Komentar