Kota Bima, Kahaba.- Kepala BPMP NTB H Muh Irfan dan Walikota Bima HM Lutfi telah menyepakati komitmen bersama mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bima, pada rapat koordinasi dan sinkronisasi program unggulan Kemendikbud Ristek, di Aula Kantor Pemkot Bima, Jumat (23/12).
Kegiatan dimaksud juga dihadiri Assisten I, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Ketua Dewan Pendidikan, pengawas dan kepala sekolah.
Diakui Irfan, kesepakatan dan komitmen tersebut dalam beberapa hal penguatan tata kelola satuan pendidikan, perencanaan berbasis data yang berakhir dengan akurasi Dana BOS dan DAK di tahun 2024 diawali dengan kualitas dapodik.
Kemudian kedua, penyiapan dan penguatan kepala sekolah menuju kepala sekolah penggerak dan ketiga, penguatan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka.
“Ketiga kesepakatan tersebut akan dilaksanakan pertemuan secara rutin oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dan Kepala BPMP NTB,” ujarnya.
Irfan juga menyampaikan Kebijakan Kemdikbudristek yaitu penyampaian pemahaman umum tentang kebijakan Program PSP, IKM dan Rapor Pendidikan serta PBD, Kota Bima tahun ke 3 bersama dengan Kabupaten Lombok Timur.
Intervensi yang dilakukan terhadap SP termasuk BOS Kinerja yang nilainya signifikan untuk melakukan peningkatan kompetensi dan perbaikan diberbagai aspek.
Disampaikannya apresiasi kepada KSP Kota Bima yang telah berkinerja baik, yang tampak dari Panen Karya serta prestasi siswa. Kurikulum Merdeka pada SP wajib dilaksanakan sedangkan Satuan Pendidikan lain secara mandiri.
BPMP Provinsi menyampaikan penghargaan kepada layanan pendidikan Kota Bima telah berkinerja dengan sangat baik (Terbaik di Provinsi NTB) termasuk pemanfaatan PMM. Dalam PMM guru telah memanfaatkan fitur-fitur PMM sebagai upaya pengembangan diri. PBD diawali singkronisasi Dapodik dengan status 100 persen update dan valid.
“Berkenaan dengan rendahnya anggaran DAK Fisik, kita semua telah mengupayakan penyediaan data yang valid untuk meningkatkan angka anggaran daerah, agar dapat lebih mempercepat capaian mutu pendidikan di Kota Bima,” paparnya.
Irfan juga menymapiakan mohon izin untuk lebih sering mendampingi dan mengadvokasi membantu Pemda Kota Bima, guna mengawal kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.
“Asesmen Nasional tidak menggunakan pendekatan rangking, namun lebih kepada pemetaan kondisi nyata masing-masing daerah, dalam rangka mengkaji lebih komprehensif dan mendalam,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima Fakhrunrazi pada pertemuan tersebut menyampaikan beberapa point yang menjadi item yang bisa dilaksanakan bersama dengan BPMP NTB. Demikian juga Kepala BKD Kota Bima, berkenaan dengan penguatan SDM yang ada di satuan pendidikan Kota Bima.
*Kahaba
