Kota Bima, Kahaba.- Secara geografis Kota Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, Kota yang lahir di bawah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 sudah sepuluh tahun menjadi daerah yang otonom. Kondisi dan corak masyarakat yang mulai bermetamorfosis menjadi gaya hidup masyarakat modern mulai terlihat jelas di kota yang ‘mungil’ itu. Bukan saja masalah gaya hidup, potensi Sumber Daya Alamnya pun mulai dilirik di atas kepentingan korporasi. Kebiasaan konvensial masyarakat dalam hal bercocok tanam, berkebun dan prilaku ekonomi tradisional lainnya, lambat laun mulai terampas corak hidup bergaya modern.
Poret kondisi lingkungan relokasi akibat tambang marmer, di Dusun Kadole Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima. Foto: Bin Kalman
Jika kita memantau perkembangan Kota Bima akhir dasawarsa ini, khususnya arah pembangunan ekonomi kerakyaratan ala Pemkot Bima, sektor pertambangan pun menjadi ladang sasarannya. Pasalnya, setahun yang lalu pihak Pemerintah Kota Bima, di bawah nahkoda H. Qurais H. Abidin, mengupayakan pengembangan ekonomi Kota Bima di sektor pertambangan dengan mengeluarkan izin tambang marmer. Saat ini, di kelurahan yang bernama Oi Fo’o, mulai digelar eksploitasi batu marmer di bawah kendali PT. Pasific Union Indononesia (PT.PUI).
Tak mudah menghadirkan pengelolaan tambang marmer di kelurahan Oi Fo’o. Penolakan warga yang mendiami lokasi tambang pun getol awalnya. Namun, langkah relokasi tanpa konflik dengan bungkusan dan harapan janji manis pun ditawarkan pihak korporasi dan jajaran pemerintahan di Kota Bima. Alhasil, terbuai rayuan, 80 Kepala keluarga yang menempati lokasi tambang, telah berpindah hidupnya di lingkungan Bina Baru, Dusun Kadole, Kelurahan Oi Fo’o.
Seperti apa kehadiran PT. PUI yang mengiming-imingi kesejahteraan di balik relokasi masyarakat sektor tambang? Ikuti ulasan dan tanggapan masyarakat yang dihimpun Pewarta Kahaba, Buser.
Kamis sore (26/4), seiring redupnya mentari di ufuk barat, seperti itulah kiasan tenggelamnya harapan warga eks lokasi tambang marmer. Di rumah kayu milik A. Gani (45) bersama lima orang warga Lingkungan Bina Baru Dusun Kadole Kelurahan Oi Fo’o, bercerita tentang kehidupannya yang sekarang. Janji Pemkot Bima tentang kehadiran tambang marmer yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang jauh api daripada panggang. A. Gani menuding janji-janji itu hanyalah isapan jempol belaka.
Konon, Walikota dan PT. PUI menjanjikan kehidupan yang layak bagi 80 KK yang di relokasi. Mereka menjanjikan listrik, air bersih setiap rumah, jalan di aspal, didirikan mesjid bahkan bagi yang berkeluarga diberikan lahan tempat tinggal dan seluruhnya disertifikat secara gratis. Namun, hingga hari ini, janji-janji itu belum terpenuhi semuanya. “Jangankan layak untuk kehidupan kami yang sekarang, ini namanya kesengsaraan membawa kemelaratan, jika di banding hidup kami di lokasi tambang setahun yang lalu,” ungkap A. Gani.
Kepenatan cerita tak mengurangi nikmatnya kopi lokal yang telah disuguhkan, sambil menghisap rokok kembali salah seorang warga, Nasaruddin (35) menambah cerita pilu kehidupan mereka. Ia membeberkan sejumlah hal sehingga warga akhirnya mau dipindahkan di Lingkungan Bina Baru ini. “Kami semua tergiur dari janji manis yang pernah disampaikan Walikota. Awalnya, kami percaya-percaya saja, apalagi saat itu, kami diberikan dana ganti rugi untuk pemindahan tempat tinggal kami dan nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas yang layak serta pekerjaan di tambang marmer. Tapi, setahun kami tinggal di sini, janji itu hilang bagai di telan bumi. Kehidupan kami sangat menyakitkan. Tak ada air bersih, kondisi lahan yang kering kerontang, tak ada lagi aktivitas pertanian seperti saat kami tinggal di lokasi tambang,” keluhnya.
Ia pun membandingkan saat kehidupan mereka di lokasi tambang. “Di sana, kami sangat merasa bahagia. Turun dari rumah, langsung mengolah lahan pertanian. Air yang sangat mudah didapat, lahannya pun subur makmur. Peliharaan ternak kami sehat karena pakan alami cukup tersedia dan kami dapat menyekolahkan anak-anak kami dengan sepantasnya. Namun, menjadi ‘neraka’ bagi kami setelah di relokasi. “Mau ke lahan pertanian, harus sewa ojek dan yang punya motor harus membeli bensin. Tak bisa memelihara ternak apalagi mau bercocok tanam di sini. Air sumur saja harus mengantri untuk keperluan 40 kepala keluarga,” bebernya.
Kondisi suburnya pertanian di lokasi tambang marmer. Foto: Bin Kalman
Ia merasa jengkel ketika kembali mengingat pesan Walikota dulunya saat berkujung di lokasi tambang. “Bila masyarakat mendukung masuknya pertambangan marmer di Oi Fo’o, maka masyarakat nantinya tidak akan tidur kesiangan. Kalian tidak akan ditelantarkan dan akan dapat pekerjaan yang layak,” ungkap Nasarudin, sembari meniru perkataan dan janji Walikota.
“Kenyataannya, kini masyarakat tidak ada pekerjaan yang jelas, untuk apa kita tinggal di lingkungan relokasi kalau tidak ada pekerjaan, lebih baik kita balik saja,” ujarnya.
A. Gani dan Nasarudin setelah memikirkan dan berembuk dengan keluarga yang lainnya, dalam waktu dekat, bila pemerintah tidak mengindahkan janji-janjinya maka untuk tahap pertama 40 kk akan memindahkan kembali rumah-rumah ke pemukiman awal (lokasi tambang, red). ”Ini bukan ancamanan tetapi lihat saja nanti,” pungkas Nasarudin.
Sudah setahun lebih, warga menempati lingkungan relokasi. Selama itu pula, pemerintah hanya mengumbar janji, dan tak pernah kembali minimal untuk bersilaturahmi. Air bersih dan listrik yang langsung dirasakan masyarakat ketika menempati rumah yang baru, masih menjadi pepesan kosong belaka. Faktanya, sampai saat ini janji tersebut tidak pernah direalisasikan.Tragedi tambang sudah berakibat nyawa di daerah tetangga (Kabupaten Bima, red). Haruskah rakyat selalu ditipu, di balik kepentingan korporasi dan elite di Kota Bima? Atau ini akan kembali melahirkan konflik sosial, ketika janji manis tapi selalu di tepis pemerintah! Dan pemilik modal selalu menjadi Tuan yang menciptakan budak-budak politik. Semestinya, semua pihak harus kembali sadar bahwa konstitusi negeri ini, mendaulati rakyatlah sebagai obyek kejahteraan dibalik kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bukan petinggi di pemerintahan apalagi segelintir borjuis asing. ***
