Editorial, Kahaba.- Karakter Pemerintah Kota Bima masih mengedepankan sarat kapitalistik dalam agenda pembangunannya. Tak jarang pembangunan Pemkot Bima di bawah nahkoda H. Quraisa H. Abidin mengedepankan aspek kapital (mencari untung, red) dan mengeyampingkan sisi sosial dan sejarah seperti pembangunan Paruga Na’e dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Pahlawan Kecamatan Raba.
Fenomena pembangunan Lapak sebanyak 50 unit yang terletak di areal lapangan pahlawan Raba, kini terus menuai polemik berkepanjangan. Sekelompok masyarakat menilai bahwa pembangunan di atas lapangan itu adalah tindakan yang memarginalkan kepentingan publik dan mencederai nilai sejarah kota ini.
Pembangunan lapak yang bersumber dari dana bantuan Kementerian Koperasi dan UKM yang menelan biaya Rp 375 juta memang secara mikro cukup membantu dan memfasilitasi 50 kepala keluarga yang diberikan ruang untuk mengelola lapak tersebut. Namun, konflik kian terbangun lantaran pembangunan itu dilakukan tanpa koordinasi yang intensif yang dilakukan oleh pemerintah.
Walau lewat Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Drs. M. Farid, MSi, mengklaim telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, namun protes pembongkaran lapak tersebut kian menggelinding. Ketua Persatuan Sepak Bola Kota Bima (Persekobi), Aris Munandar, ST mengaku, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pembangunan lapak tersebut, padahal lapangan pahlawan adalah sarana latihan sepak bola yang cukup diandalkan. Demikian pula dengan perkumpulan pemuda seperti organisasi karang taruna yang terletak bertetangga dengan Lapangan Pahlawan, mengeluhkan hal yang senada, bahkan menuntut pembongkaran lapak tersebut adalah ‘harga mati’.
“Saat ini lapangan pahlawan sebagai sarana olahraga khususnya sepakbola terkesan hilang aura dan ‘semangatnya’. Hadirnya lapak tersebut, seolah menggeser esensi lapangan sebagai sarana sosial dan olahraga masyarakat, demi prestise dan keuntungan retribusi pemerintah,” ujar Nandar, ketika di temui kahaba.net di kediamannya.
Tampaknya, pembangunan Kota Bima seolah terkesan mulai ‘salah didik’. Masjid Agung Al Muwahiddin yang semestinya dirampungkan sebagai identitas dan maskot masyarakat kota yang religius, malah sengaja digantung perampungan pembangunannya. Pemkot Bima sibuk dengan menghias dan menata kota dengan nuansa taman dan gemerlap lampu demi prestise sebuah ‘kota yang maju’ dalam menjamu kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Bima (APEKSI) tahun 2013 mendatang.
Tanpa menafikan pembangunan dan perubahan yang terjadi, semestinya Pemkot Bima mulai berpikir arah dan bentuk Kota Bima ke depan. Persoalan tata ruang yang semestinya menjadi rujukan dasar pembangunan harus segera disosialisasikan agar segenap pembangunan infrastruktur pemerintah dan bangunan masyarakat ke depan cukup terkoordinasi dan tidak melahirkan konflik demi konflik. [BM]
