Kabupaten Bima, Kahaba.- Pengurus Laskar Muda Hanura (Lasmura) NTB Suhada Mas’ud mempertanyakan dana konstribusi sebesar 20 persen atau sekitar Rp 400 juta yang diberikan DPP Partai Hanura untuk DPC Partai Hanura Kabupaten Bima, guna pemenangan pasangan calon Irfan dan Herman (IMAN) pada Pilkada tahun 2020.
Saat menggelar konferensi pers, Senin (25/1) disalah satu rumah makan di Kota Bima, Suhada menjelaskan bahwa saat ini Partai Hanura di Kabupaten Bima tengah ada goncangan soal uang Rp 400 juta untuk pemenangan pasangan IMAN.
Kata dia, beberapa bulan yang lalu, ada kunjungan kerja DPP Partai Hanura Agus Abdullah, yang juga Korwil Nusa Tenggara (Nusra) di kantor DPC Hanura Kabupaten Bima, untuk konsolidasi kemenangan IMAN.
Di tengah konsolidasi tersebut, diketahui ada kiriman DPP berupa uang ke rekening DPC Hanura Kabupaten Bima sekitar Rp 400 juta. Uang itu mestinya dipergunakan untuk kemenangan IMAN, tapi yang terjadi uang itu tidak digunakan sama sekali.
“Lantas kemana uang itu, kenapa tidak dimanfaatkan untuk konsolidasi kemenangan IMAN,” tanyanya.
Menurut Suhada berdasarkan pengakuan Agus Abdullah, dana konstribusi 20 persen tersebut dipakai untuk kepentingan pemenangan pasangan yang diusung oleh Partai Hanura. Namun hingga saat ini, soal uang itu tidak ada kejelasan dan transparansi serta kejujuran kepada para kader maupun pengurus partai.
“Sikap Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima tentu telah menyalahi etika politik dan pelanggaran AD/ART Partai Hanura,” tudingnya.
Terkait permasalahan tersebut diakui Suhada, sedang dalam penanganan Dewan Kehormatan Partai Hanura, sebagai lembaga yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai.
“Masalah ini juga sudah diketahui oleh Ketua DPD Partai Hanura,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Abdurrahman yang berusaha dikonfirmasi terkait masalah itu, belum memberikan jawaban.
Awalnya ditelpon sejumlah pekerja media, pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima tersebut tidak mengangkatnya. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, juga tidak membalas. Lalu dihubungi kembali, handphone-nya sudah tidak aktif.
Sejumlah wartawan yang berusaha menemuinya di Kantor DPRD Kabupaten Bima, yang bersangkutan juga tidak ada.
*Kahaba-01
