oleh

Obral Politik Penuhi Hasrat Kekuasaan

-Opini-1.947 kali dibaca
Oleh : Al-Farisi Thalib*

Opini, Kahaba.- Sebuah fenomena politik yang menggelikan, budaya perpolitikan akhir-akhir ini menunjukkan hilangnya makna politik seperti yang dipraktekkan Rasulullah sebagai strategi dakwah, atau yang diungkapkan oleh Plato ketika membicarakan tentang politik natural (hakikat politik) dalam magnum opus-nya Politik; adalah sebagai keadilan, kepemimpinan dan kekuasaan. Dari sini dapat kita lihat bahwa Plato menempatkan kekuasaan pada aras terakhir, karena bagi saya pun kekuasaan itu bukan tujuan yang sebenarnya. Namun semua itu diingkari, dipecundangi dan di ‘perkosa’ kesucian politik oleh ‘poli-Tikus’ busuk.

Ilustrasi / Gambar: waspada.co.id

Semua ini tergambar pada fenomena sosial politik saat sekarang. Jika kita perhatikan setiap sudut kota, dipenuhi spanduk dan baliho dengan foto terpampang besar lengkap dengan ‘firman’ politiknya. Mulai dari calon organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, ormas keagamaan, partai politik, pemerintah daerah-kabupaten kota, berlomba-lomba memberikan ucapan selamat, penyampaian informasi dan pernyataan kampanye politik. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Jawa, Sulsel, Kalimantan atau di beberapa kota-kota di Indonesia tetap juga terjadi di Bima-NTB. Adalah sebuah realitas yang hampir sama dengan ulah para ibu-ibu tua di pasar tradisional yang sedang mengobralkan ‘barang-barang rombengan’ pada pembeli dengan cara memuji-muji kualitas dagangannya.

Al-Farisi Thalib: Obral Politik Penuhi Hasrat Kekuasaan

Dalam studi ilmu komunikasi politik, melegitimasi bahwa perlakuan itu sebagai sebuah simbolitas gerakan seorang aktor untuk mempublikasikan kepada masyarakat tentang diri dan segenap kegagahannya, tanpa peduli apakah publik menerima atau tidak. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh politisi (dadakan) ini tidak berimplikasi solutif bagi masyarakat dan itu hanya sekedar menaikkan rangking popularitas dirinya atau dengan kata lain bahwa sedang menyembunyikan “wajah jahatnya” pada publik tentang dia yang sudah menjadi baik dambaan rakyat. Sungguh licik.

Walaupun gambar-gambar besar itu menyampaikan visi-misi serta keberpihakan kemanusiaan baik secara sosial kebangsaan maupun representasi sosial keagamaan oleh personalitas aktor dalam ruang publik namun hal tersebut adalah sia-sia, karena ketokohan dan popularitas baik itu bukan untuk di cari, tetapi dilekatkan atau di berikan langsung oleh rakyat secara alamiah berdasarkan prestasi teruji oleh sejarah dan Tuhan.

Kesia-siaan ini dapat kita lihat pada dasar ontologis dari komunikasi politik seperti yang digambarkan oleh Asep Saiful Muhtadi dalam studi Komunikasi Politik Indonesia (2008;13), Saeful Muhtadi merumuskan pesan-pesan komunikasi politik harus bersumber pada kultur/budaya yang arif, Agama dan Falsafah hidup yang humanis. Pesan-pesan ini kemudian diartikulasikan dengan tetap berlandas pada falsafah politik dan kearifan lokal (local genius), sehingga akan tampak pada tahap konsekuensi yang dihasilkan dari komunikasi tersebut yaitu fenomena perilaku, sikap dan dinamika politisi secara rasional-solusif serta jujur.

Namun jauh dari harapan itu, fenomena yang nampak elegan dalam dinamika demokrasi liberal saat ini, telah menciptakan ‘generasi karbitan’. Menjadi politisi bukan berdasarkan profesionalime dan idealisme yang dikonstruk namun berdasarkan banyaknya uang, harta dan ekonomi yang dimiliki, bukan dari kualitas dan prestasi yang diraih namun karena keturunan serta popularitas keluarga dan keturunan. Inilah yang saya sebut sebagai ‘manusia nebeng’, yang berusaha membentuk dinasti politik. Sehingga dinamika politik yang ditunjukkan adalah sebatas obral popularitas yang membuat para pengamat politik bingung tentang apa maksud dan tujuan dari ucapan selamat, pernyataan sikap dan foto-foto gagah yang terpasang tersebut.

Jika tujuannya agar orang lain atau masyarakat tahu tentang dirinya (yang gagah), atau harapannya agar masyarakat memilihnya?. Sebagai public figure, sudah tentu telah menorehkan prestasi baik, dan diakui oleh masyarakat sebagai ‘tokoh’ (representasi masyarakat) yang memperjuangkan hak-kepentingan rakyat. Maka, apakah hal demikian telah diperbuat atau ditorehkan oleh mereka-mereka ini?. Jangankan memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia dalam skala besar, untuk daerah saja itu omong kosong. Anehnya bagi (katanya) wakil rakyat demikian, masyarakat bahkan tidak mengenal siapa mereka, secara tiba-tiba muncul lewat baliho-baliho, spanduk besar dengan ‘penampilan yang seakan-akan’; seakan-akan tokoh penting, seakan manusia penyelamat, seakan-akan pangeran penyelamat yang akan memperjuangkan hak rakyat, seakan-akan membawa sejuta solusi untuk sejuta masalah sosial-kebangsaan. Maka mereka inilah yang kelak akan menjadi pemimpin seakan-akan atau seakan-akan pemimpin; manusia yang seolah-olah dan seakan-akan.

Obral ‘Rombengan Politik’

Sudah menjadi hal yang biasa kita ketahui dan jumpai di pasar-pasar tradisional, ibu-ibu tua yang menjajakan dagangannya untuk dipromosikan sehingga dapat menarik minat pembeli sehingga akhirnya barangnya pun laku. Berbagai macam produk, macam, bentuk dan warna dipromosikan dengan cara sedemikian memukau membuat konsumen terhipnotis dengan ‘hasutan bohongnya’ serta obralan-obralan kualitas barangnya. Pada hal jika dipikir kita sedang terjebak hiruk pikuk ‘persaingan pasar tradisional’ yang berusaha bagai mana barang dagangannya dapat terbeli.

Hal demikian hampir mirip (kalaupun tidak dibilang sama) dengan perilaku aktor politik/politisi dadakan dan politisi musiman diruang publik yang saya sebut sebagai ‘political market‘, melakukan penjajakan janji-janji dan program kerja dengan retorika obral yang tidak kalah memukaunya dengan ibu-ibu tua di pasar (Tente-Bima) dan hipnotisme rakyat hingga hasrat kekuasaan dapat terpenuhi. Untuk mendapatkan kekuasaan inilah yang mendorong sebagian orang untuk melakukan hal apa saja bahkan tidak jarang melakukan “tindakan konyol” guna menarik simpatik.

Dapat dipungkiri bahwa demokrasi telah membukakan arena (deskripsi Pierre Bourdieu) kerja ide-ide rakyat untuk segera diperjuangkan, namun dengan ini pula sebagian dari mereka menyalahpahami tentang ruang-ruang itu sehingga menjamurnya parpol dengan sejuta orientasi yang tidak jelas, munculnya politisi dadakan tanpa track record dan kualitas memimpin yang mumpuni, maka terciptalah ‘politisi-politisi busuk’ yang siap menjarah rakyat dikemudian hari.

Hal yang mengerikan jika kita cermati secara kritis dalam era demokrasi liberal-sekuler. Pemilu sebagai sarat utama terwujudnya demokrasi mengalami disorientasi nilai, yang secara ontologis bahwa demokrasi tetap mengedepankan substansi kerja; terbukanya arena sosial-politik yang luas untuk semua satu sisi, di sisi lain tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, karena untuk menjadi pemimpin kata Al-Mawardi adalah harus orang cerdas, jujur, adil, tegas, amanah dan saya tambahkan adalah orang yang senantiasa mengingat dan takut pada Tuhan (1993:58).

Realitas seakan menelanjangi kebusukan fenomena politik secara vulgar, konsep politik yang diterapkan tidak memiliki nilai filosofi sosial yang kuat, misi politik bukan mencitakan tatanan sosial yang baik; “masyarakat yang berkerahmatan” atau (meminjam konsep Muhammadiyah) madinah al-fadhilah. Terjadi degradasi moral politik, mentalitas politik kebangsaan yang rapuh, permainan politik berorientasi kekuasaan dan uang, dengan mengedepankan kepentingan golongan dan partai, sementara rakyat dibiarkan membusuk. Apa yang menjadi tujuan sebagai penguasa/ elit pejabat sudah tidak disadari lagi.

Langkah politik merupakan bagian dari jalan dakwah menciptakan perubahan; amal ma’ruf nahi mungkar. Sebagai strategi dakwah maka menjadi pemimpin merupakan amanah ketuhanan yang harus dipertanggungjwabkan karena menjadi pemimpin bukan untuk dibanggakan dan diperebutkan namun dijalankan dengan baik. Wassalam.

*Penulis adalah
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik, Agama dan Filsafat
(LaPAS) – Sulsel.

Komentar

Kabar Terbaru