Oleh : Zulchijjah*
Sepanjang sejarahnya, BMMB khususnya baru pertama kali berdialog dengan Kementerian, tidak tanggung-tanggung diterima Dirjen holti dan sederet jajaran Eselon 2 dan 3. Soal kisruh dan dugaan penyimpangan dari aspek kebijakan nasional pembangunan disektor pertanian dan penyimpangan administrasi dilevel penyelenggara tehnis. Tanggung jawab Anggaran ada pada Kementerian Pertanian, Tanggung jawab tehnis-administrasi ada pada Pemerintah Daerah, ingklut Dinas pertanian.
Dampak politisnya, Tembakan BMMB dan SATGAS BIMA-JAKARTA menciptakan reaksi respon baik dilevel Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah serta menggaung dlam wacana publik. BMMB dan SATGAS BIMA-JAKARTA sukses menciptakan situasi yang mungkin saja mengantar para pihak mengambil jalan tengah (kompromi) manakala mendapatkan respon dari BMMB & SATGAS BIMA-JAKARTA. Dalam konteks ini BMMB akan merespon secara terbuka ketika para pihak hendak komptomais. Itu yang saya duga dengan berbagai pembacaan.
Sementara hadirnya empat Anggota DPRD Kab Bima disamping membawa dampak positif bagi BMMB dan SATGAS, ada resiko lain bagi Dewan tersebut, yakni harus dibaca sebagai sikap oposisi terang-terangan pada Pemerintah, jika tidak dikristalisasi dalam bentuk sikap kelembagaan dengan membentuk Pansus atau mengajukan Hak Interpelasi maka justru Dewan menampar dirinya. Konsekwensi yang harus ditanggung yakni kehilangan public trust. Jika 4 orang anggota Dewan trsebut mampu meyakinkan fraksi-fraksi lain mengangkat isu ini dalam forum parlemen, maka DPRD secara kelembagaan telah mengambil momentum. Jadi, BMMB, SATGAS, serta 4 Anggota DPRD yang hadir sama-sama diperhadapkan dengan ujian public yg tidak ringan.
Pertanyaan…???
Apakah BMMB maupun SATGAS BIMA-JAKARTA memiliki dokumen sehingga sejak dini nalar bisa menyimpulkan adanya suatu penyimpangan dari aspek material maupun formil????
Bila tidak punya, inilah yang disebut dengan langkah penyesatan dan tentu saja melabrak moral dan aspek etik organisasi. Suatu penyesatan hanya bisa terjadi karena dua hal: Pemda dan Kementerian krisis informasi dan tidak memiliki aparatur yang handal mengidentifikasi dan membuat KIRKA.
Apa ujian bagi BMMB dan SATGAS.
Jika jalan kompromi tidak dikemas dengan jernih maka dua organ ini akan dihabisi oleh sejarah sejak sekarang, saat ini juga hingga akhir zaman, nama petani yang dijadikan pintu masuk mengedor pintu kekuasaan. Taruhannya maha berat..!!!!
Akan tetapi, jika jalan kompromi ditutup ruangnya dan berlanjut ke wilayah hukum apapun hasil akhirnya, maka BMMB dan SATGAS BIMA-JAKARTA akan harum sepanjang zaman laksana wangi ditaman surga Firdaus.
Hanya saja, pilihan kedua bukan soal sederhana, sebab akan mempertaruhkan miskin pendanaan organisasi & itu butuh orang-orang khusus dengan jam terbang bertarung yang sudah sampai mokaumnya hingga ke ARAS, baru bisa dan mampu bertahan pada pilihan kedua.
*Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta sekaligus Pengurus SATGAS (Satu Gagasan) Bima Jakarta
