Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bima “Antara Ada dan Tiada”

Oleh: Agus Setiawan*

Agus Setiawan. Foto: Ist

Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan, seperti Ambalawi, Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, Lambu, Langgudu, Monta, Palibelo, Parado, Parewa, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, Wawo, Wera dan Woha, dengan luas wilayah 4.389,40 km2,  sehingga Pemerintah Kabupaten Bima mempunyai peran penting dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada. Tujuan dari pemerataan pembangunan adalah kemakmuran bersama bukan kemakmuran milik para elit.

Kita bisa melihat bahwa pembangunan di daerah Kabupaten Bima mengalami permasalahan yaitu kurangnya realitas pemerataan pembangunan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cenderung melemah, dan terjadi kesenjangan sosial yang tidak bisa dihindari. Imbasnya akan muncul premanisme, konflik antara desa, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Konsep perubahan harus diterapkan melalui pemerataan dan merealisasikan pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Seharusnya pemerintah mulai fokus dalam pembenahan pemerataan pembangunan, bukan melakukan rotasi dan mutasi ASN yang sering kali dilakukan. Karena dampaknya fokus dalam konsep pembangunan daerah menjadi terbengkalai.

Sampai hari ini infrastruktur yang ada di beberapa kecamatan masih jauh dari harapan masyarakat, antara lain seperti Kecamatan Tambora dengan permasalahan infrakstruktur pendidikan yang masih minim dan tidak sedikit bangunan sekolah yang mengalami rusak berat. Belum lagi masalah infrastruktur jalan penghubung menuju wisata Gunung Tambora masih banyak yang rusak.

Berikutnya Kecamatan Monta memiliki permasalahan yaitu jembatan yang rusak dan putus menuju Monta Dalam. Selain itu, jalan menuju wisata Pantai Rontu Monta hampir 4 Km yang rusak parah sejak puluhan tahun lamanya dan enggan diperbaiki. Selanjutnya Kecamatan Wera, permasalahan yang ditemui sekarang ini yaitu semakin terkikisnya tebing yang menghubungkan antara bibir pantai dan sungai yang mengalami erosi begitu parah hampir berdekatan beberapa meter dengan perumahan warga.

Belum lagi permasalahan air bersih yang di alami masyarakat Wera, dan Kecamatan Langgudu sekarang masih ada beberapa desa yang sampai hari ini tidak pernah terjamah oleh aliran listrik, yaitu Desa Sarae Ruma dan Desa Pusu. Belum lagi akses jalannya yang susah untuk masuk di wilayah tersebut. Sehingga hampir disetiap Kecamatan yang ada di daerah polosok atau pinggiran Kabupaten Bima mengalami ketimpangan pembangunan, sehingga pemerintah harus mulai fokus melakukan pembangunan wilayah “Pembangunan Yang Berkelanjutan”, sehingga pemerintah mempunyai skala prioritas pembangunan demi mengurangi ketimpangan pembangunan infrasktruktur yang ada di setiap kecamatan.

Jika pemerintah dalam hal ini tidak melakukan pembangunan yang berkelanjutan, pasti ke depan tidak akan pernah mendapatkan target yang maksimal dalam melakukan perbaikan infrastruktur. Pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastrukur dengan skala prioritas harus dimulai dari wilayah pelosok atau pinggiran daerah Kabupaten Bima, untuk menghindari ketimpangan pembangunan. Sehingga masyarakat tidak mengalami kesenjangan sosial serta perekonomian masyarakat tidak akan selalu melemah.

Belum lagi pusat pemerintahan sudah pindah di Kecamatan Woha yang sebelumnya berada di wilayah kota. Ini memberikan angin segar dan solusi kongkrit bagi Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemerataan pembangunan kearah yang lebih baik. Pemindahan pusat pemerintahan disatu sisi direspon baik oleh masyarakat, disatu disisi ada permasalahan yang baru akan muncul yaitu masyarakat yang ada di Wilayah Bima Timur pasti akan mengalami kesulitan,  karena pusat pemerintahan sudah pindah di Woha.

Praktis, pelayanan publik bagi masyarakat Bima Timur akan terganggu karena akses yang cukup jauh. Jadi, pemerintah harus memiliki solusi yang tepat untuk mempermudah masyarakat yang ada di Bima Timur mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Misalnya Pemerintah membangun kantor perwakilan untuk membuka pelayanan publik di Wilayah Bima Timur supaya mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

*Alumni Universitas Mulawarman, Fakultas Kehutanan dan Ketua Demisioner PMII Cabang Samarinda

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *