Pilkada Bima 2020, Pitikrasi, Panggita

Oleh: Mawardin*

Mawardin

Pilkada Bima 2020 mendatang adalah instrumen bagi masyarakat di Kabupaten Bima untuk menyeleksi pemimpin daerahnya. Dalam menyemai demokratisasi politik yang berbobot, mestinya yang dilihat oleh masyarakat adalah program-program apa yang ditawarkan oleh calon kepala daerah. Namun demokrasi yang mahal, daya kognisi pemilih yang belum memadai ditambah sengkarut ekonomi, membuat jejak rekam dan kapasitas terabaikan. Pertarungan gagasan programatik pun dipandang sinis, malah yang terjadi adalah ajang perburuan rente.

Al-hasil, pilkada penuh dengan money politics (politik uang). Politik uang (bhs. Bima: piti) membayang-bayangi Pilkada Bima. Akibatnya, kelompok oligarki eksis menggembosi demokrasi elektoral sebagai lampu aladin untuk mendominasi sumber daya ekonomi di tingkat lokal. Cengkeraman kekuasaan oligarki yang berkarakter predatoris lambat laun mengarah pada pembajakan demokrasi.

Oligarki menurut Jeffrey A. Winters (2011) terbagi dua dimensi. Pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan – kekayaan material – yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.

Perkawinan siri antara kekuatan oligarki dengan langgam pitikrasi (demokrasi berbasis piti) memproduksi demokrasi elektoral yang berlumuran mahar. Implikasinya, pesta pora demokrasi menjadi panggung eksklusif para oligarki predatoris untuk memangsa akumulasi sumber daya kapital. Konsekuensinya, pitikrasi menimbulkan kebangkrutan moral.

Lalu rakyat dapat apa? Polarisasi massa dan fragmentasi elite lokal yang bersahutan dengan demokrasi kultus berefek pada pembelahan arus bawah. Keretakan sosial-politik warga dalam relasi keseharian dipertaruhkan, buta peta yang berujung petaka. Fanatisme politik yang over-dosis, tak pelak bermetamorfosa menjadi lakon kanibal politik. Dibutuhkan ketabahan revolusioner dan keikhlasan paripurna untuk menjinakkan badai politik itu.

Siapa Panggita?

Saat ini, Kabupaten Bima dipimpin oleh Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan Dahlan M. Noer yang sudah berjalan sekitar empat tahun. Apakah kedua pasangan yang memenangkan Pilkada Bima 2015 ini kembali berduet pada pertarungan pilkada 2020, ataukah berubah jadi duel? Saya tidak tahu pasti.

Sejauhmana persepsi publik masyarakat Bima terhadap kinerja IDP-Dahlan, tentu memerlukan survei evaluasi kinerja secara objektif, ilmiah, measurable. Sebagai petahana, publik bisa melihat apakah selama ini incumbent menorehkan prestasi pembangunan secara akseleratif atau tidak. Kembali kepada rakyat yang menilai. Parameternya dapat ditinjau seberapa signifikan mereka menekan angka kemiskinan, mengurangi darurat pengangguran, menata iklim sosial dan politik yang stabil, termasuk politik anggaran, dan sebagainya.

Jika persepsi publik puas terhadap kinerja IDP-Dahlan, kemungkinan mereka dipilih kembali lebih potensial. Memang tak ada korelasi langsung antara surplus kinerja dengan keterpilihan petahana selanjutnya. Sebab ada faktor-faktor determinan di luar aspek itu yang bersifat kompleks yang berimplikasi pada kemenangan atau kekalahan sang kontestan.

Dalam konteks IDP misalnya, bahwa ia sebagai petahana, klan politik kesultanan, pimpinan parpol besar di peta kekuasaan lokal, sumber daya ekonomi politik, itu menjadi cermin evaluatif-proyektif bagi siapa pun yang akan tampil sebagai penantang. Sebaliknya, katakanlah incumbent dianggap gagal yang diikuti dengan merosotnya citra politik, dipersepsikan sebagai antagonis, maka peluang penantang terbuka lebar.

Siapa dia? Nah misteri kedatangan “panggita” itu yang dinanti penduduk bumi Bima. Yang jelas icon penantang mesti punya branding yang kuat, bukan biasa-biasa saja. Boleh jadi bukan “siapa-siapa”, tapi manakala “apa-apa” yang melekat pada dirinya punya positioning dan diferensiasi yang menggetarkan, maka kompetisi kian seru. Hanya panggita yang ditopang oleh track record mentereng, selaras dengan kosmologi kepemimpinan “manggusu waru”, yang memperkaya konfigurasi para calon.

Di tengah perasaan kejenuhan berdemokrasi, ada anggapan bahwa siapa pun yang memberikan mereka (pemilih) sesuatu, itulah yang dipilih menjadi tantangan tersendiri. Seperti dikatakan Harold Lasswell, “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Nah, PR besar penantang adalah bagaimana mereka memperhebat popularitas (dikenal), akseptabilitas (disukai), lalu elektabilitas (dipilih).

Di media online lokal sudah mulai beredar nama-nama yang bakal bertarung di palagan politik. Hal ini sebagai output dari demokrasi partisipatif, dan bagus untuk mencegah apatisme publik. Sangat mungkin para bakal calon di luar golongan status quo terus bermunculan sebagai kehendak sirkulasi kekuasaan elite lokal.

Kaum alternatif bisa saja membentuk sebuah blok kekuatan yang termobilisasi, kemudian ikut mewarnai kontestasi elektoral yang bernafas pembaharuan. Namun demikian, mereka harus memulai dari pewargaan teknokratik yang mengadvokasi hajat keseharian kaum tertindas. Manakala kaum alternatif itu punya konsep pembangunan yang extra-ordinary, plus basis massa ideologis, maka sungguh sexy untuk didendangkan.

Namun kepelikan politik terbayang, bahwa partai politik yang berada dalam jepitan pitikrasi berimbas pada sulitnya kelompok alternatif untuk bertumbuh, barangkali keterbatasan sumber daya. Bahwa mereka dikenal sebagai figur berintegritas, punya kapasitas kepemimpinan dan pengalaman dalam beragam institusi politik, ekonomi dan sosial-budaya, belum tentu dilirik oleh parpol karena dianggap kurang atraktif dari sisi magnet elektoral.

Dalam logika elektoral itu, maka penantang bukan hanya harus mampu merawat ketokohan melalui good performance dan keluwesan gaya komunikasi, tapi juga harus surplus logistik dan modal sosial-politik. Bukan hanya mesin parpol tapi juga relawan dan jejaring akar rumput terkarantina dengan segmenting dan targeting tertentu. Bukan hanya menjemput momentum, tapi harus menciptakan momentum, sembari mengonstruksi rasionalitas publik yang bersifat kontinyu dengan narasi-narasi non-mainstream.

Mekarnya pemimpin daerah berprestasi di beberapa daerah di Indonesia sebenarnya tren yang positif guna menginspirasi kemunculan pemimpin yang lahir dari rahim arus bawah. Namun hal itu menyaratkan pemilih yang rasional, well-educated. Mau tak mau, dibutuhkan pendidikan politik sebagai investasi jangka panjang, sehingga keintiman relasi terbangun dari opinion leader hingga grass root.

Ini bukan kerja-kerja instan, butuh konsistensi perjuangan dan energi ekstra. Dari situ, kemudian lahir pemimpin yang memiliki kematangan konseptual, kepiawaian berkomunikasi dan mengorganisasikan jajaran aparatur daerah. Idealnya, kepala daerah harus mampu mengeksekusi kebijakan yang berbasis riset saintifik, kemampuan berkomunikasi dan berdiplomasi dengan jaringan di luar daerah, akses pusat dan lobi pada level lembaga-lembaga internasional untuk kepentingan daerah.

Lebih dari itu, kepala daerah seyogyanya memahami organisasi pemerintahan daerah baik tujuan maupun cara mencapai tujuan itu. Profesional dalam pengelolaan birokrasi, penempatan aparatur sesuai kompetensi. Juga kecakapan memimpin aparatur untuk menerjemahkan visi-misi dan program pembangunan pada tataran teknis operasional.

Sebuah daerah itu ibarat rumah (uma). Dalam khazanah kearifan lokal masyarakat Bima, membangun rumah yang apik dengan tata ruang yang memukau hanya bisa dilakukan oleh seorang panggita. Bentuk dan ukuran uma bahkan harus diselaraskan dengan karakter pemilik rumah yang diterawang oleh panggita dengan pandangan mata batin.

Kalau tradisi Bima itu diletakkan dalam terminologi kepemimpinan politik modern, maka selaku arsitek pembangunan daerah, seorang panggita harus memahami suasana kebatinan dan suara-suara bernada getir dari arus bawah yang dipimpin. Panggita mesti punya kecerdasan intelektual di atas rata-rata, akhlakul karimah, jam terbang yang tinggi dan berpandangan jauh ke depan (visioner). Bilamana “pembaca” sekalian merasakan getaran energi itu, jangan-jangan dikaulah sosok panggita itu? Siapa tahu. Saya hanya sekadar mengingatkan.

*Area Researcher/Political Analyst di Charta Politika; Aktivis Perdamaian Bima-NTB

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *