Catatan Awal Tahun 2020 tentang Kepemimpinan IDP-DAHLAN dan Masa Depan Bima

Oleh: Hazairin AR*

Hazairin A. Rasul. Foto: Ist

Ada dua hal mendasar yang menjadi isu kampanye politik IDP-DAHLAN pada Pilkada Kabupaten Bima tahun 2015, yakni menyelesaian pembangunan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima yang terletak di Godo Kecamatan Woha dan menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bima. Penyelesaian pembangunan kantor Pemerintahan Kabupaten Bima ditunaikan oleh kepemimpinan IDP-DAHLAN pada tahun 2018, memasuki tiga tahun usia kepemimpinannya.

Isu politik kampanye IDP-DAHLAN tahun 2015 berkaitan dengan penyelesaian pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bima kini bergeser pada keputusan politik pemerintah daerah, yakni membangun Masjid Raya Bima yang baru di area pusat Pemerintahan Kabupaten Bima yang terletak di Godo, Kecamatan Woha dengan menggunakan APBD tahun 2020 sebesar Rp 100 miliar. Panitia lelang telah menetapkan pemenang sayembara pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bima pada tahun 2019 yakni arsitek Bandung asli Bima.

Kemampuan dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan IDP-DAHLAN menyelesaian dua isu strategis yang merupakan janji politik dalam Pilkada 2015 patut diapresiasi. Bagaimanapun, sejak tahun pertama kepemimpinan IDP-DAHLAN hingga menjelang memasuki tahun ketiga, kritik pada kepemimpinan IDP-DAHLAN dan pembangunan demikian tajam dan kontinyu. Memasuki usia kepemimpinan empat tahun, IDP-DAHLAN menunjukan kesungguhan mengapresiasi kritik publik melalui tindakan kongkrit dan akurat pada sebagian implementasi janji politik yang tertuang dalam visi-misi pembangunan IDP-DAHLAN.

Di sektor kesehatan, tahun 2018 IDP-DAHLAN mewujudkan pembangunan Puskesmas Mega di sejumlah Kecamatan berbasis anggaran APBN, melalui Kementerian Kesehatan RI. Hanya saja, memerlukan terobosan-terobasan baru agar puskesmas memiliki ketersediaan tenaga medis yang ahli, serta perawat-perawat yang profesional. Sehingga keberadaan Puskesmas bisa menjadi pusat pelayanan kesehatan prima, untuk menjamin dan memberikan kepastian jaminan kesehatan warga masyarakat. Sementara, pada Tahun APBN  2019, IDP-DAHLAN berhasil membangun GOR di Panda Kabupaten Bima. Proses pembangunan GOR sedang berlangsung.

Kepemimpinan IDP-DAHLAN melalui kerja-kerja kolektif aparatur yang diarahkan dan diawasi langsung oleh Sekda berhasil menempatkan Kabupaten Bima sebagai pengelola APBD dengan sangat baik, yang ditandai dengan penerimaan WTP setiap Tahun. Sebuah capaian WTP tiap Tahun adalah bukan pekerjaan muda.

Untuk obsesi pembukaan lapangan kerja, IDP-DAHLAN memberi ruang investasi perhotelan di bawah pengelolaan manajemen Santika Group. Pembebasan lahan yang terletak di Panda untuk pembangunan hotel berbintang di bawah manejemen Santika Group dan rencana pembangunan tambak di wilayah Langgudu yang sedang dalam proses pengurusan izin di Provinsi adalah kinerja IDP-DAHLAN yang sedang berproses, guna menyerap lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.

Sementara sektor pembangunan pariwisata berbasis pantai, masih pada tataran wacana, belum pada tingkat eksekusi. Memerlukan kecepatan bertindak pelaku kebijakan agar sektor pariwisata yang menjadi keindahan dan kekayaan Kabupaten Bima bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, guna menyerap lapangan kerja pada satu sisi dan di sisi lain mendongkrak peningkatan PAD.

IDP-DAHLAN belum menunjukan keberpihakan total untuk memastikan ketersediaan kebutuhan petani sebagai salah satu sumber pembangunan daerah, berupa memastikan tidak terjadi kelangkaan pupuk, adanya stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dll. Seyogyanya Kadis Pertanian harus menguasai hal-hal teknis yang berkenaan dengan keluhan dan kebutuhan petani, sehingga pemerintah daerah sungguh-sungguh mengambil peranan sebagai desain utama mengkonsepsi kebutuhan petani dan mampu dijelaskan secara ril dan akurat kepada Kementerian Pertanian RI. Apalagi, posisi Kementan RI saat ini sangat konsen membangun pertanian di wilayah Indonesia Timur.

IDP-DAHLAN berhasil membuka peluang investasi produksi minyak kayu putih di Kecamatan Tambora. Investasi minyak kayu putih yang terletak di Tambora adalah yang terbesar di dunia berdasarkan pernyataan Gubernur NTB. Publik harus diberitahu tentang jumlah serapan tenaga kerja lokal, sumbangsih Sanggar Agro terhadap PAD, dan bagaimana jaminan kehidupan warga di sekitar aktivitas Sanggar Agro? Apakah berbahaya bagi masa datang masyarakat atau tidak? Memerlukan peran Pemda memberikan penjelasan yang jernih dan akurat. Sementara, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima relatif sudah sangat bagus meskipun masih menyisahkan problem di titik-titik tertentu.

Penataan pasar dan lalu lintas masih terlihat belum mencerminkan postur Kabupaten yang ramah lingkungan. Persoalan ini adalah masalah klasik yang memerlukan kesiapan mental dan keberanian tindak Bupati dan Wakil Bupati, meskipun konsekwensi logisnya tindakan itu tidak populis dan cenderung tidak menguntungkan bagi citra popularitas kekuasaan. Tetapi untuk jangka panjang menjadi catatan sejarah yang hayat dalam memori publik.

Aktivitas tambang pasir Besi di Wera harus dievaluasi untuk mengukur implikasi lanjutan bagi kebaikan dan keburukan yang dirasakan warga Wera Ambalawi. Yang tidak kalah pentingnya, Bupati dan Wakil Bupati Bima harus berani pasang badan, agar memberikan jaminan kepada tiga orang aktivis yang ditahan agar ditangguhkan dan atau dialihkan status tahananya menjadi tahanan Rumah atau tahanan Kota.

Kendala besar yang dihadapi IDP-DAHLAN adalah mengubah mentalitas aparatur yang malas dan monoton. Kebiasaan aparatur bekerja melayani kepentingan dan selera pimpinan sudah “usang dan ketinggalan zaman”. Memerlukan ketersediaan mentalitas aparatur yang independen, konsisten, taat sistem, agar tata kelola pemerintahan merepresentasikan pelayanan publik yang cepat dan tidak bertele-tele. Hal itu hanya bisa tumbuh dan berkembang manakala SKPD punya ketegasan dan keberanian membangun disiplin dengan metode memberi teladan.

IDP-DAHLAN harus berani meniadakan dana aspirasi DPRD sebab tidak punya payung hukum. DPRD tidak boleh mengeksekusi pembangunan, sebab ia hanya berperan mengawasi pembangunan. Hal itu sesuai dengan amanat UU MD3.

Fungsi-fungsikehumasan Pemda harus dijabat oleh aparatur yang luas wawasan, mampu menerjemahkan dan mengekspos apa yang sudah dikerjakan oleh Kepala Daerah, apa yang sedang dikerjakan oleh kepala Daerah, dan apa yang akan dikerjakan oleh kepala Daerah. Humas Pemda harus mampu menafsirkan arah kebijakan strategis kepala Daerah bahkan pikiran-pikiran strategis Kepala Daerah yang jauh ke depan.

Kepala Daerah harus berani menelorkan kebijakan nyata untuk mendayagunakan sumber daya kekayaan budaya lokal sebagai bentuk respon dan apresiasi atas menguatkan semangat masyarakat memperkenalkan kebudayaan lokal sebagaimana yang pernah dan berulang dirayakan dalam pentas nasional. Secara kongkrit Bupati langsung perintahkan kepada Sekda agar Dinas Pariwisata menyiapkan ribuan kain tenun sebagai pakaian wajib aparatur dihari tertentu saat jam kerja. Karya Ina dan Ompu yang sudah mentradisi di bima bisa langsung dibeli oleh Pemda dengan dana APBD.

IDP-DAHLAN harus menggagas dan menjadikan Kabupaten Bima sebagai titik sentral pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia Timur, guna membahas isu-isu pertanian yang berkelanjutan. Yang tidak kalah penting IDP-Dahlan harus mendorong PD Wawo untuk mengambil alih semua garam petani dengan cara menambah suntikan modal kepada PD WAWO sebagai institusi bisnis Pemerintah Daerah.

IDP-DAHLAN harus berani memindahkan sebagian APBD untuk memproduksi Doktor yang disiplin ilmunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masa kini dan masa datang. IDP-DAHLAN harus menjadi penggagas lahirnya peraturan daerah bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan amoral di kabupaten Bima diasingkan dari daerah asal!

IDP-DAHLAN dibutuhkan keberanian memberi perlakuan khusus kepada aparatur yang berkinerja baik melebihi target, agar mereka tidak bergantung pada manajemen absensi rutin. Mereka harus diberi kebebasan kerja sesuai tingkat kenyamanan mereka dengan prinsip “kontrol & laporan kinerja tiap minggu langsung kepada Kepala daerah dengan tembusan kepada Wakil bupati, Sekda, dan SPKP yang membawahinya secara tehnis”.

Dalam konteks keberlangsungan masyarakat, pelestarian alam, pelembagaan moral berbasis agama dan tradisi, sangat ditentukan oleh orang Bima sendiri. Hutan gundul hanyalah salah satu keping persoalan yang tidak terlampaui sulit diatasi sepanjang ada komitmen nasional yang senyawa dengan komitmen daerah.

Masalah hutan adalah permasalahan nyata yang tidak bijak ditimpakan pada kepemimpinan IDP-DAHLAN semata. Persoalan penggundulan hutan jauh lebih dulu terjadi sebelum IDP-DAHLAN berkuasa. Singkat kata, masa depan Daerah Bima sangat ditentukan dari kesadaran dan kedalaman bercermin masyarakat dan pemimpin daerah pada dua peristiwa besar yakni “meletuskan Gunung Tambora dan pelarian Abdul Kahir di tengah hutan rimba”. Sebuah daerah, manusia, serta alamnya bergulat pada sejarahnya. Sejarah tidak pernah menganiaya dirinya, itu sebabnya ia selalu menjadi cermin yang jernih.

Wallahualam

*Aktivis 98 dan Penulis Buku Nurani Keadilan

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *