Transit City, Peluang Branding Era Lutfer

Oleh: Faqih Ashri, ST*

Faqih Ashri. Foto: Ist

Tahun 2020 sudah bergulir, meninggalkan beragam kisah pembangunan di tahun sebelumnya. Kota Bima terus melakukan pembenahan di usianya yang telah menginjak 17 tahun. Sweet seventeen! Sejak pemekaran dari wilayah Kabupaten Bima, praktis telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 3 kali. Tidak bisa dipungkiri setiap pemimpin memiliki gaya dan visi yang berbeda dalam memandang Kota Bima, walaupun bermuara pada satu tujuan; kemajuan daerah tercinta.

Birokrasi, mau tidak mau menjadi kumpulan berbagai kelompok, organisasi, atau pun golongan yang bergelut dalam proses bersama memajukan daerah berasas demokrasi. Sudah dapat dipastikan, banyak sekali perbedaan pandangan yang harus diwadahi oleh seorang kepala daerah. Ketegasan kepala daerah-lah yang menjadi titik tolak penyatuan beragam pandangan itu dalam visi dan misi kota. Sebab, setiap kepala daerah tidak akan mungkin memuaskan semua pihak melalui visi-misi, tetapi dia bisa mengayomi yang merasa tidak puas untuk turut bekerja membangun bersama.

Era dua pemimpin sebelumnya, saya menilai belum ada visi dan misi yang terbukti mengarahkan terbentuknya jati diri kota secara penuh. Dengan kata lain, Kota Bima ini mau diarahkan kemana di masa akan datang? Apakah kota berbasis budaya? Apakah kota berbasis pariwisata? Kota berbasis ketahanan terhadap bencana? Ataukah berbasis perdagangan jasa? Kota yang ingin mengarahkan pembangunan budaya tentu akan sangat menjaga kelestarian semua situs-situs peninggalan sejarah dari kerusakan dan modernisasi.

Kota yang ingin fokus untuk menjadi icon pariwisata tentu tidak akan lalai dalam melihat berbagai potensi wisata sekecil apa pun untuk dikelola dalam rangka menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kota yang dibangun dengan basis kesadaran akan keamanan dari bencana akan bekerja ekstra mengupayakan metode pencegahan kerugian jiwa dan material akibat bencana. Sedangkan kota yang ingin mengedepankan income dari sektor perdagangan jasa akan fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung serta kemudahan iklim investasi.

Realitas Sebelum 2018

Berpisahnya wilayah administrasi dengan Kabupaten Bima, seolah kita juga menyerahkan tanggung jawab atas atraksi budaya dan objek sejarah kepada mereka. Bisa jadi karena kita telah merasa bahwa “orang kota” sudah tidak perlu lagi berkutat dengan hal-hal yang masih bersifat tradisional. Kita begitu bangga dengan modernisasi yang menyerang secara masif. Di luar sana, ada begitu banyak daerah yang bangga dan “bernilai tinggi” karena sanggup mempertahankan eksistensi objek sejarah serta kearifan lokalnya. Sementara, belum banyak yang kita bisa lakukan bersama untuk mempertahankan budaya yang semakin meredup.

Sektor pariwisata Kota Bima juga belum bisa dikatakan membanggakan. Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahun nyaris tidak pernah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data BPS Kota Bima lima tahun terakhir (2013-2017) melansir jumlah wisatawan mancanegara tertinggi hanya 1.157 orang/tahun. Pengunjung masih didominasi oleh wisatawan domestik yang berkisar di angka 18 ribu orang/tahun. Kurangnya kunjungan wisatawan tentu menjadi salah satu indikator kuat betapa kita belum mengelola secara optimal seluruh potensi wisata yang kita miliki.

“Tenaga kerja yang terserap oleh usaha perhotelan tidak signifikan, terlihat dari jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun relatif sama. Hal ini disebabkan karena jumlah pengunjung (wisatawan) yang datang ke Kota Bima masih rendah. Banyak objek wisata yang belum diketahui umum. Selain itu karena kurangnya promosi wisata serta objek wisata yang sulit terjangkau” (Kota Bima Dalam Angka 2017).

Ketahanan kota terhadap bencana kini menjadi isu penting, bahkan bisa dikatakan genting. Pengelolaan hutan lintas daerah yang selama ini kurang menjadi perhatian kita semua, kini nampaknya harus menjadi momok menakutkan setiap tahun. Trauma mendalam bagi masyarakat kota masih terasa mengingat terjangan bencana banjir yang terjadi di penghujung tahun 2016 lalu. Kenyamanan dan keamanan kita dalam hidup dan mencari nafkah harus terusik dengan bencana yang dahulu tidak pernah sampai pada tingkat yang separah ini. Ini artinya apa? Ada keseimbangan yang kita rubah. Ada ketenangan alam yang kita rampas. Kini kita harus, mau tidak mau, berpikir untuk kembali “menenangkan” alam.

Optimisme Saat Ini

Kota Bima merupakan daerah yang punya potensi besar, terlepas dari beberapa kekurangannya. Banyak potensi yang bisa dipoles menjadi sesuatu yang fantastis di masa depan. Pandangan visioner seorang pemimpin dibarengi dengan spirit dan optimisme masyarakat, menjadi bahan baku kemajuan yang tak terelakkan lagi. Saya berpikir bahwa kesadaran kita tentang arah jati diri kota merupakan sebuah titik tolak yang amat penting. Kota kita berada di jalur yang strategis untuk dilalui oleh wisatawan dari Bali dan Lombok yang ingin menyeberang ke Labuan Bajo dan objek wisata lain di NTT, ataupun sebaliknya, wisatawan dari arah timur yang ingin menyeberang ke wilayah barat. Jika kita fokus mengelola Kota Bima sebagai kota transit, maka setiap faktor yang mendukung terciptanya kota transit yang ideal tentu akan mengikuti.

Ya, Kota Transit. Kota transit secara mudah dapat diartikan sebagai kota yang dikunjungi dalam waktu relatif singkat, wisatawan hanya menginap sehari-dua hari untuk menikmati berbagai objek wisata dan keramahan local wisdom dari sebuah daerah. Betapa bahagianya kita melihat turis yang lalu-lalang menatap kagum perkembangan kota yang menampilkan kekayaan sejarah dan masyarakatnya bangga dengan itu. Betapa lega-nya kita ketika setiap wisatawan dapat mampir di kota kita tanpa perasaan takut terhadap gangguan masyarakat lokal (tidak ada kekerasan/kasus lain), tanpa rasa takut akan terjangan bencana. Betapa sempurnanya saat setiap masyarakat bisa menampilkan keunggulan daerahnya dalam bentuk atraksi wisata yang terlatih secara konsisten untuk menarik perhatian wisatawan, serta betapa-betapa lainnya.

Sejalan dengan Strategi Nasional

Pemerintah Kota Bima saat ini bisa dikatakan berada di trek yang bagus dengan beberapa program prioritasnya. Misalnya, a) pengembangan produk unggulan daerah yang berbasis pada potensi wilayah Kelurahan (“onevillageoneproduct”), b) menggairahkan kegiatan kebudayaan, melalui pentas budaya rutin dan lainnya sebagai wujud upaya pelestarian budaya dan pembangunan destinasi wisata budaya, c) menginisiasi perda mengenai pemberian jaminan kemudahan usaha dan iklim investasi yang kondusif, d) Membuka 9.000 lapangan kerja baru, e) Pengembangan agro eduwisata dan sentra ekonomi di wilayah timur dan utara Kota Bima, yaitu Kumbe dan Jatibaru, f) mempercepat upaya pengendalian banjir dan genangan melalui pembangunan bendung, dam penahan dan kolam retensi, serta memperkenalkan sumur resapan dan biopori serta merevitalisasi sistem draina sekota.

Pemerintah era Lutfi-Feri sudah cerdik membaca peluang arah pengembangan kota ke depannya. Sebut saja langkah mereka ‘menyulap’ Pantai Lawata dan Pantai Kolo beserta ragam atraksi di dalamnya, sebagai dua pantai destinasi utama dalam menarik pengunjung. Selain itu, mereka menggiatkan kembali iklim usaha dengan mendukung usahawan-usahawan muda dibarengi dengan komitmen aturan yang memudahkan perkembangan iklim investasi, mendukung langkah-langkah percepatan penanganan pasca banjir bandang disertai dengan usaha mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang,menggenjot pembangunan “aksesoris” kota dalam rangka memperkuat citra kota, seperti percepatan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahhidin, membangun Taman Kodo, merevitalisasi terminal, dan masih banyak lagi.

Setali tiga uang, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata sedang gencar mensosialisasikan Konsep Nomadic Tourism, yang berarti konsep wisata yang bersifat temporer, baik akses maupun amenitasnya. Misalnya yang ingin diterapkan pada pulau-pulau yang sulit terjangkau, maka digunakan Sea Plane (Pesawat yang bisa mendarat di air). Sedangkan untuk penginapan dibuat dalam bentuk Caravan atau Glamp Campyang tentunya bersifat mobile. Konsep ini juga yang sudah diterapkan dengan baik di Maladewa.

Konsep itu bisa juga diadopsi oleh Kota Bima dalam rangka menguatkan branding wajah kota sebagai Kota Transit. Kita boleh saja tidak membuat bandara sendiri, yang akan memakan biaya investasi yang sangat besar. Kita cukup memanfaatkan konsep Sea Plane yang bisa ditempatkan di Pantai Lawata dan Pantai Kolo dengan menggandeng pihak ketiga dalam bentuk kerjasama maupun hibah. Sea Plane akan meluncur untuk mengantarkan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di dalam kota maupun di luar kota. Pemandangan ini tentu sangat instagramable untuk kaula muda. Selain itu, akses melalui pelabuhan kapal laut pun harus dibangun kembali dengan image yang nyaman dan aman melalui revitalisasi pelabuhan laut dan branding kapal-kapal penumpang dengan logo pemkot.

Sinergisitas yang baik antara semua elemen dalam kota kita adalah mata rantai utama dalam mendukung terciptanya Kota Bima yang sesuai harapan bersama ini. Pemimpin tidak mungkin bergerak sendiri, tanpa masyarakat (apa pun profesinya) yang turut mendukung dengan sepenuh hati. Sikap dan cara pandang kita sebagai warga kota sangat menggambarkan tentang kota kita ke depan. Majukan kota bersama tanpa saling menjatuhkan. Berdiri dengan kepala tegak menatap bangga Kota Bima yang SETARA.

*Penulis Alumni Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *