Oleh: Mawardin*
Pandemi global virus corona (Covid-19) telah membuat banyak negara di dunia dicekam kepanikan, termasuk Indonesia. Wabah corona hampir menyebar di semua wilayah. Hal ini merupakan ancaman yang nyata, serius dan tidak bisa dianggap enteng dan main-main, apalagi dengan kelakar yang over-dosis. Jumlah orang yang terpapar corona alih-alih menurun, malahan terus menaik per hari, baik yang dirawat di rumah sakit maupun meninggal dunia.
Saking kompleksnya kasus corona, bisa jadi kemunculan aneka meme dan komentar yang nuansanya guyonan di media sosial sebagai pelipur lara. Guyonan di era corona memang ada sisi positifnya, setidaknya mengurangi tekanan dan frustrasi akibat gelombang berita yang mengerikan soal corona. Tapi guyon secara berlebihan juga kurang bijak. Ada anggapan bahwa untuk memperkuat imunitas dalam tubuh, penting dalam situasi krisis ini memancarkan energi positif, optimis namun tetap waspada. Ikhtiar manusiawi dioptimalkan sesuai kaidah sains (medis), lalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Indonesia memiliki modal sosial berharga, yakni tradisi hidup berkelompok dan berjejaring terutama di pedesaan. Mereka biasanya saling membantu dan menolong secara gotong-royong. Para pemuka di tengah-tengah masyarakat seperti pak lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun hingga pimpinan RT/RW sampai kepala keluarga sangat strategis peranannya untuk meneruskan himbauan pemerintah, otoritas sains dan lembaga keagamaan resmi agar menjaga jarak, isolasi diri, menjauhi kerumunan, kerja dari rumah (work from home), hidup bersih dan sehat. Ini demi kebaikan bersama.
Namun demikian, pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah serius dan konkret untuk memberikan insentif sebagai jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak karena corona. Kita sedang menghadapi situasi serba terbatas, situasi darurat yang tidak memungkinkan lagi bekerja secara normal. Mungkin bagi kelas borjuis dan pekerja formal yang tidak perlu keluar rumah, enak-enak saja, tapi bagaimana dengan pekerja informal misalnya, harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi untuk diri dan keluarganya. Pemerintah dapat mengalokasikan dana non prioritas untuk fokus mengurus masyarakat yang terjepit karena corona ini. Kepada spekulan ekonomi yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempitan, sebaiknya tahan diri.
Ketika heboh kasus penimbunan masker, sungguh ironis ada orang yang mengail keuntungan dari bencana ini. Belum lagi saling menghujat lantaran beda warna politik, pertentangan kelas dan identitas partikelir yang mengemuka di kalangan warganet, padahal corona ini musuh bersama, membutuhkan solidaritas tanpa batas. Sudah saatnya pemimpin politik tidak banyak ngomong, melainkan bertindak konkret, mengomandoi pengikutnya untuk turun gunung dalam membantu pihak yang terdampak corona. Kemanusiaan adalah segala-galanya daripada mengumbar sakralisasi dan glorifikasi berlebihan terhadap figur ini figur itu dalam soal preferensi politik.
Kebersamaan lintas batas diperlukan agar kemelut corona tidak menimbulkan gejolak, perpecahan dan konflik secara vertikal maupun horizontal. Bila tidak diantisipasi, maka kejahatan gaya baru akan bermunculan, lalu membuat negeri ini berada dalam situasi dekaden. Mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga corona segera berlalu!
Memang kemelut corona memukul roda perekonomian masyarakat. Namun bila semua komponen bangsa bersinergi, berkolaborasi, saling percaya satu sama lain, maka badai corona akan bisa dilewati. Sebab perputaran ekonomi yang macet akan berimbas pada pengeroposan kohesi sosial dan kebangkrutan lintas sektor. Bukan hanya pekerja yang kena imbasnya, tapi juga kalangan pebisnis. Itulah pentingnya kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas dalam menghadapi musibah global, nasional dan lokal ini.
Pihak pemerintah bisa menggandeng pengusaha dengan harapan agar para hartawan mewakafkan sebagian hartanya untuk membantu tenaga dan fasilitas medis, juga menolong masyarakat yang terhimpit ekonomi karena corona. Begitu juga elite-elite politik, anggota dewan profesional dan pejabat, inilah momen untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen kerakyatan, menyumbang sebagian gaji untuk membantu orang-orang yang benar membutuhkan. Tidak sekadar saat musim pemilu saja. Begitu pun media massa dan kelompok masyarakat sipil.
Ada hal yang harus menjadi perhatian bersama juga, bahwa di era corona ini terkadang hoax masih dikonsumsi sebagian warganet yang malas verifikasi, sekadar sharing tanpa saring terlebih dahulu. Akhirnya disinformasi menimbulkan kebisingan di jagad dunia maya, polemik tak berujung yang justru kontra-produktif. Sebab mengonsumsi informasi yang sehat juga penting untuk menjaga kejernihan berpikir dan bersikap di tengah tsunami infomasi.
Oleh sebab itu, para pemuka masyarakat dibantu aparat pemerintah bisa menjadi agen komunikasi dan informasi yang kredibel dan edukatif. Dan jubir lembaga kenegaraan, fungsi kehumasan pemerintah di semua lini juga mesti membangun narasi yang sesuai dengan tingkat kognisi masyarakat, tidak perlu melangit bahasanya, apalagi memancing kontroversi. Transfer narasi, komunikasi dan informasi yang akurat adalah inputan yang berharga sebagai panduan mengambil sikap dalam upaya pencegahan corona.
Di abad informasi, kita harus jeli menyeleksi media arus utama, bukan abal-abal yang tidak jelas rimbanya. Kita perlu memfilter aneka informasi yang bertaburan di berbagai kanal dan percakapan keseharian dengan spirit literasi. Kita mesti menanyakan soal corona ini dari para pakar yang otoritatif, bukan dari orang yang mendadak pakar. Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dan akuntabel khususnya menyangkut sumber daya dalam rangka pencegahan corona untuk menjaga kepercayaan publik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah-daerah sudah terbentuk, tinggal dioptimalkan dan diperkuat, bersinergi dengan kelompok masyarakat. Semoga kita semua sehat wal ‘afiat.
*Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan Dewan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Masyarakat Bima (DPP BMMB)
