Oleh: Ilham Arasul*
Bagai makan buah simalakama, kita dihadapkan pada dua pilihan yang serba dilematis. Pilkada telah disepakati pada 9 Desember 2020, bahkan sejumlah rangkaian proses sedang dilakukan oleh para kandidat, antara lain tahap pendaftaran. Di sisi lain, angka kasus pasien terkena Virus Corona bukan menurun, malah makin parah.
Pada akhirnya hidup harus memilih. Sebagaimana juga pilihan apakah mendahulukan ekonomi atau kesehatan, yang lebih tepat justru menyeimbangkan keduanya secara selaras dan paralel, walau mungkin sulit. Tapi strategi pengelolaannya memang perlu kecakapan tingkat tinggi di bawah kepemimpinan dan tim kerja yang cerdas.
Pandemi Covid-19 yang tak diduga datangnya memang mengancam kualitas berdemokrasi yang menyaratkan partisipasi publik secara meluas. Dalam demokrasi langsung juga menghadirkan interaksi, komunikasi dan ruang kedekatan antara berbagai pihak, terutama elite politik dengan massa pendukung. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah metode kampanye.
Konsep dasar demokrasi langsung secara substantif bermakna bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat diatur melalui sistem rekrutmen kepemimpinan mulai dari unit pemerintahan yang terkecil (pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden). Hal ini menegaskan betapa rakyat memiliki ruang partisipasi secara lebih luas dan merdeka untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi leader mereka.
Rakyat memiliki hak untuk menguji, bahkan berhak untuk menelanjangi keseluruhan calon pemimpin mereka, mulai dari record, visi dan program serta komitmen dan integritas para calon pemimpin mereka. Negara menjamin hak itu melalui Undang Undang untuk memastikan setiap pemimpin yang lahir melalui proses demokrasi langsung memahami masalah kerakyatan, punya kapasitas mengurai masalah serta mumpuni dalam merumuskan agenda lima tahunan melalui kebijakannya.
Ruang yang dapat menjadi titik temu antara rakyat dengan calon pemimpin adalah melalui media kampanye. Para calon pemimpin memiliki kesempatan yang luas untuk menjual segala potensi unggul mereka melalui gagasan, tawaran program pro rakyat bahkan sampai pada kesiapan untuk melakukan kontrak politik langsung dengan rakyat. Hanya saja ruang itu menjadi sedikit sempit oleh karena negara sedang dilanda musibah merebaknya virus yang sangat mematikan.
Akibatnya interaksi calon pemimpin dengan rakyat menjadi sangat terbatas yang secara linear memberi pengaruh signifikan atas kualitas demokrasi langsung. Protokol kesehatan sebagaimana ketetapan pemerintah wajib dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Sebab hanya dengan cara itu rantai penularan dapat di putus. Rakyat dapat dilindungi dan negara dapat diselamatkan dari potensi dan bahaya bagi rusaknya tatanan kehidupan akibat pandemi.
Merawat Demokrasi, Mengubah Pola Kampanye
Kata kunci demokrasi langsung adalah terbukanya ruang interaksi rakyat dengan calon pemimpin secara langsung. Interaksi langsung inilah yang membutuhkan pemaknaan secara lebih luwes dalam situasi pandemi oleh penyelenggara pemilu atau Pemilukada. Kebiasaan kampanye baik terbuka yang melibatkan jumlah massa dalam jumlah besar maupun kampanye dialogis perlu dipikirkan langkah penyesuaian.
Tidak ada salahnya bagi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas serta pemerintah memanfaatkan media TV lokal dan TV kabel sebagai media kampanye, atau menyiapkan mobil bak terbuka untuk setiap pasangan calon berkeliling desa, kampung kampung bahkan lorong lorong kecil untuk memastikan calon pemimpin mendapat ruang bersosialisasi, menawarkan gagasan dan menjual program mereka. Dengan cara itu rakyat pun dapat menyaksikan, mengetahui dan menilai setiap sisi unggul pasangan calon secara langsung.
Dalam konteks kampanye politik memasuki era reformasi, TV semula memang mengambil peran yang sangat siginifikan dalam mempengaruhi perilaku pemilih, tapi begitu datang era media sosial yang begitu riuh, akhirnya TV bertahan sekitar pesta demokrasi 2009. Tapi rakyat atau pemilih di daerah-daerah, nampaknya TV masih bertahan, masih jadi sumber informasi arus utama. Peluang ini yang harus jadi renungan pemerintah agar memaksimalkan keberadaan TV sebagai lokomotif pendidikan politik. Di kota-kota urban pun bisa digalakkan sehingga bobot demokrasi dapat dipertahankan melalui pengarusutamaan konten dan pesan yang konstruktif.
Dalam perspektif yang lebih luas, penyesuaian pola kampanye melalui media elektronik TV dapat menekan potensi benturan antar massa pendukung, politik transaksional seperti money politic, bahkan berbiaya sangat murah bagi penyelenggara pemilu/Pemilukada. Di sisi lain, penggunaan TV kabel itu dapat menggairahkan bisnis media. Intinya saling menopang antara pemerintah, dunia usaha dan insan media menyukseskan agenda demokratisasi yang tampak layu di masa pandemik.
Di tengah acar dan program TV yang menyiarkan hal-hal kontra-produktif, hiburan yang jauh dari nuansa edukatif, maka sudah saatnya TV diberdayakan sebagai instrumen pendidikan politik. Di tengah gempuran media sosial, TV kabel sebenarnya masih eksis, terutama di daerah-daerah pelosok. Hampir dipastikan semua rumah penduduk terdapat TV. Hanya saja, pihak otoritatif yang concern dalam dunia penyiaran perlu didesak agar TV menyediakan ruang sebagai garda terdepan dan berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi.
*Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Masyarakat Bima (DPP BMMB)
