oleh

Catatan Pinggir Jelang Serap Aspirasi Bima Ramah

-Opini-173 kali dibaca

Oleh: M Dahlan Abubakar*

Wartawan senior HM Dahlan Abubakar. Foto: Yadien

Kamis (7/1/2021) malam, saya sebenarnya ingin tidur lebih cepat dari biasanya, sebelum pukul 01.00 Wita. Pukul 23.00 saya sudah merebahkan badan di tempat tidur setelah menghentikan membaca BANJIR DARAH, buku setebal 415 halaman yang berisi kisah nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin karya duet penulis Anab Afifi dan Thowaf Suharon, yang saya beli secara daring.

Menjelang mata terpejam dan terlelap, benak saya selalu “menulis” dalam bayangan hayal – kebiasaan yang membuat selalu sulit tidur cepat meski berjam-jam terbaring — setelah membaca pesan di beberapa grup whatsapp yang sedikit menggelitik. “Tim Serap Aspirasi Bima Ramah”, Aspirasi Diaspora untuk Pembangunan Bima”. Ah, bunyi pesan WA itu terasa mengusik juga.

Saya melihat dan membaca nama-nama yang terpampang di situ, ternyata sosok-sosok selektif. Selain yang “punya hajat” Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., Bupati Bima, juga ada dik saya Dr.Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (Ketua MK 2013-2015), Dr.Hermawan Saputra, pakar Kesehatan Masyarakat yang sering menjadi bintang TV akhir-akhir ini selama pandemi Covid-19; Dr.Arsyad H.Gani (Rektor Unismuh Mataram), adik Fajlurrahman Jurdi, S.H.,M.H. (teman Pembina Ikatan Mahasiswa (IWA) Mbojo Unhas Makassar, intelektual muda dan dosen FH Unhas), adik Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid (junior saya di Penerbitan Kampus “Identitas” Unhas 1980-an, dosen Fakultas Pertanian Unhas dan Staf Khusus Menteri Pertanian); Dr. Iwan Harsono (Dosen FE Unram), Drs. Burhanuddin (mantan Wali Kota Jakarta Barat dan Bupati Pulau Seribu), dan Sirajuddin, M.Sc. Par (Pakar Pariwisata). Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Membaca rencana kegiatan yang dilaksanakan secara daring 9 Januari 2021 pukul 13.00 WIB tersebut, benak saya sedikit bertanya. Mengapa kegiatan seperti ini tidak dilakukan ketika Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri berkuasa pada periode pertama? Sekarang, apakah buah pikiran para pakar ini akan “dipakai” untuk lima tahun kepemimpinannya pada periode II.

Apa cukup? Ya, cukup-cukup saja, jika si empunya prakarsa benar-benar memiliki “political will” menerapkan sebagian dari sejumlah butir pemikiran pembicara di forum ini yang “berterima”: menurut visi, misi, dan sisi penguasa di Kabupaten Bima.

Jika forum seperti ini dilaksanakan pada periode I pemerintahan duet Indah-Dahlan M Nur, jelas akan cukup banyak waktu untuk menagih pengaplikasiannya. Tidak hanya itu, produk forum dapat menjadi jaminan bagi keberlanjutan kekuasaan duet ini, meskipun ternyata tanpa itu pun keduanya kini memperoleh kepercayaan dari rakyat Kabupaten Bima lagi di tengah rumor susahnya berlangsung pesta demokrasi yang “unfairly”.

Saya sengaja membuat catatan ini sekadar sebagai peringatan dini terhadap kemungkinan mubazirnya rangkaian buah pikiran para intelektual Bima ini menjadi sebuah ritual “cuap-cuap” saja. Saya masih teringat apa yang dikatakan oleh M. Jusuf Kalla – mantan wakil presiden ketika masih menjadi Menko Kesra – berbunyi kira-kira seperti ini. “Jika ada negara yang bisa maju jauh lebih cepat karena banyaknya seminar dilaksanakan, maka Indonesia-lah negara itu. Betapa banyak seminar dan sejenisnya dilaksanakan di negara ini dan menghabiskan begitu banyak biaya, tetapi seminar demi seminar itu begitu selesai tidak pernah terdengar hasilnya”.

“Diaspora” seperti ini sejatinya sejak dulu dilaksanakan. Tetapi kita menggunakan prinsip,” lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali. Kalau bukan kita siapa lagi?”.Apalagi forum dispora ini dilaksanakan secara webinar (daring), sehingga diperlukan beberapa notulen yang mencatat masukan dari para narasumber agar tidak berlalu bagaikan angin melintas.

Saya kira, kita tidak saja memerlukan orang-orang yang dapat memberikan masukan pemikiran – seperti para pembicara ini – tetapi yang tidak kalah pentingnya dibutuhkan adalah adanya satu tim yang menjadi “koki” – juru masak – yang akan meramu masukan yang ada. Jika masukan dan pemikiran mereka ini hanya cukup didengar saja dan sekali-sekali hanya dibalas dengan celetukan “iya”, alangkah mubazirnya produk forum yang sangat berharga ini.

Tanah Bima mestinya sudah jauh lebih maju dibandingkan sekarang. Produk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) telah melahirkan begitu banyak orang pintar. Kemajuan yang sangat lamban, untuk tidak mengatakan masih dalam pemikiran dan sudah digagas, adalah berdirinya sebuah perguruan tinggi negeri di daerah Bima. Saya sangat cemburu dengan pulau garam Madura yang sudah memiliki Universitas Negeri Trunajoyo dan Merauke, kota yang jauh paling timur Indonesia yang sudah memiliki Universitas Negeri Musamus, dan beberapa ibu kota kabupaten yang sudah berdiri perguruan tinggi negeri. Di Bima, hanya ada Politeknik Vokasi Negeri Bima yang mendompleng di Universitas Maratam.

Saya masih ingat ketika rombongan Forum Ilmuwan Bima Dompu beraudiensi dengan Wali Kota dan Bupati Bima pada menjelang penghujung – November kalau tidak salah – 2019. Muhammad Lutfhi, Wali Kota Bima, yang pertama disambangi forum, tanpa ha hi hu langsung merespons positif hajat baik forum yang hendak membangun perguruan tinggi negeri di Bima (kota dan kabupaten). Wali Kota Bima langsung menyebut satu angka, Rp 10 miliar dan lahan untuk lokasi pembangunan lembaga pendidikan negeri yang dimaksud?

Lalu bagaimana dengan respons Bupati Bima. Saya masih ingat, dalam pertemuan yang berlangsung malam hari di Kantor Bupati Bima di Godo Kecamatan Woha, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri – maaf beribu maaf – merespons dingin keinginan forum ini membuat saya kehilangan semangat. Tanpa basa-basi dan mestinya dengan sedikit diplomatis, mengomentari rencana forum ini dengan berdalih sibuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Lantaran tidak bersemangat sama sekali, saya membuat berita untuk media – termasuk harian “Kompas” Jakarta – sulit mengomentari seperti apa respon Pemerintah Kabupaten Bima. Yang justru memperoleh tempat Wali Kota Bima yang sudah menjanjikan dana seperti yang diucapkannya itu.

Padahal, tolok ukur kemajuan suatu daerah selalu dipandang dari ada-tidaknya suatu perguruan tinggi negeri di daerah itu. Magnet perguruan tinggi negeri akan menarik mobilitas para lulusan sekolah lanjutann atas daerah kabupaten kota di sekitarnya ke daerah tersebut. Kehadiran mereka dari berbagai daerah ini akan melahirkan “multiplier effect” (efek berganda) yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Perguruan tinggi negeri akan memosisikan diri sebagai lokomotif perekonomian. Mereka yang datang memerlukan tempat tinggal dengan se-abrek kebutuhan yang menyertainya.

Saya sengaja mengungkapkan ini agar kita sudah siap-siap boleh tidak puas – paling parah kecewa – jika masukan dari forum diaspora ini akan senasib dengan apa yang diungkapkan oleh Forum Ilmuwan Bima Dompu tersebut. Padahal, Bima ini terkenal dengan banyak orang pintarnya bertebaran di seluruh tanah air. Hanya kasihan, pemerintah daerah tidak pernah memanfaatkan pemikiran mereka untuk kemajuan daerahnya sendiri.

Kemajuan daerah yang jika diukur dengan peningkatan pendapatan masyarakat semisal yang dialami oleh para petani bawang di Ngali, Renda, Sape, dan sebagainya, itu bukan karena sentuhan dari pemerintah. Masyarakat petani kita telah memperoleh yang “given” dari leluhur mereka. Masyarakat kita selalu mengukur keberhasilan suatu pemerintah jika mampu menyediakan sarana yang mereka butuhkan. Pengairan yang memadai untuk kepentingan pertanian. Jalan yang memadai dan mulus bagi memperlancar mobilitas dan pergerakan perekonomian mereka. Mampu menciptakan rasa aman masyarakat terhadap seluruh aktivitasnya sehari-hari mereka. Masyarakat kita selalu menakar keberhasilan dan kegagalan pemerintah selalu dari tolok ukur yang fragmatis dan realistik.
Kemudian, ketika para ilmuwan ini pulang kampung dan melihat jalan rusak, yang dipertanyakan apakah petinggi pemerintah tidak pernah melintas di jalan ini? Wakil-wakil rakyat ketika pemilihan legislatif itu sarat dengan janji-janji tersebut pada ke mana dan tidak pernah miris melihat realitas ini?

Terus terang saya cemburu dengan Labuan Bajo. Setiap saya membuka aplikasi “flightradar24” untuk memantau pesawat Wing Air yang dari Makassar ke Bima, justru lebih banyak menemukan pesawat entah dari mana-mana yang terbang ke Labuan Bajo. Bahkan, dua tiga pesawat sedang di udara ke dan dari daerah pariwisata yang perkembangannya makin menggila gara-gara “Varanus Komodoensis” (Komodo) tersebut yang banyak mewarnai layar gawai saya.

Dalam suatu perbincangan dengan sejumlah pihak suatu malam di sebuah rumah di Kawasan Sadia yang diorganisasi oleh adik Rangga Julhaidin Babuju setahun silam, banyak yang mengeluhkan lesunya pariwisata di Bima. Ada kesan, mengembangkan pariwisata di Bima itu bagaikan memperdebatkan soal telur dan ayam. Ada yang mengusulkan, pemerintah yang menyediakannya karena punya duit. Di sisi lain para investor dan pengusaha yang membangun, karena mereka-lah yang akan menikmati hasilnya. Saya kira, diskursus seperti ini akan terus berkembang hingga langit runtuh.

Ironis benar, untuk ke Labuan Bajo saja kalau melalui udara, warga Bima harus ke Mataram atau Denpasar, yang jaraknya sama dengan terbang langsung dari Bima ke Labuan Bajo jika ada “direct flight”. Padahal, penerbangan langsung seperti ini akan terbuka secara otomatis berdasarkan permintaan pasar. Artinya, mereka yang selesai menghabiskan duitnya di Labuan Bajo, merasa sangat perlu mampir di Bima karena ada sesuatu yang menarik di Bima. Selama berharap tumpahan wisatawan “nyasar” dari Labuan Bajo, sampai kiamat pun tak akan pernah muncul.

Menutup catatan ini, saya ingin mengutip sambutan adik saya, Prof.Dr.Ahmad Thib Raya, M.A. saat pembukaan pertemuan Forum Ilmuwan Bima Dompu di salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat, penghujung Agustus 2019.
“Bima-Dompu ini di luar tanah kelahirannya memiliki banyak orang pintar. Banyak profesor, doktor, magister dengan beragam ilmu dan keahliannya. Sebagai contoh saja, di sini ada ahli air, yang dengan kepakarannya dapat mengetahui di mana lokasi yang berpotensi ada air. Sayang, mereka ini lebih banyak dimanfaatkan oleh dan untuk membangun daerah orang. Sekarang, kami – teman-teman ini – menyerahkan diri untuk dimanfaatkan demi pembangunan daerah,” kata Thib, saat memberi sambutan di depan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang dilantik 19 September 2018, menggantikan Muhammad Zainul Majdi yang memimpin NTB selama 10 tahun, yang hadir pada pembukaan pertemuan perdana forum.

Nah, sekarang, terserah Bupati Bima, mau merespons positif dan mengakomodasi apa yang dikatakan oleh Prof. Thib tersebut?. Kita tunggu> Biarlah, sejarah akan mencatat. Wassalam.

Makassar, pukul 02.10 – 8 Januari 2021,

*Wartawan senior/tokoh pers Sulawesi Selatan, tinggal di Makassar

Komentar

Kabar Terbaru