Oleh: M Dahlan Abubakar*
Pembangunan dengan segala permasalahan yang melingkupinya selalu saja tidak pernah habis dan tuntas menjadi wacana dan perdebatan. Apa yang salah dengan pembangunan? Padahal, teorinya sudah ada dan banyak diberikan oleh para ahli. Adakah pembangunan itu dilihat dan dipandang memanfaatkan berbagai kacamata yang berbeda. Apakah samahalnya dengan empat orang – maaf – tunanetra yang memberikan definisi secara induktif terhadap seekor gajah dengan kita melihat dan mendefinisikan pembangunan?.
Empat orang tunanetra menggambarkan seekor gajah dengan intuisi dan simpulan yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Orang pertama yang kebetulan meraba bagian ekornya kemudian mengatakan, oh..gajah adalah binatang berekor. Orang kedua, kebetulan meraba bagian depan, memegang belalainya. Dia pun menyimpulkan, gajah adalah binatang berbelalai atau “bermulut” panjang. Datang pula orang ketiga yang meraba dari samping dan tepat memegang kuping binatang itu yang lebar. Dia pun menyimpulkan, gajah adalah binatang berkuping lebar. Orang terakhir pun maju dan meraba seluruh bagian badan binatang itu, kemudian menyimpulkan, gajah adalah binatang bertubuh besar.
Apakah pembangunan itu identik dengan seekor gajah versi empat orang itu? Dan, para pelaku pembangunan tersebut ibarat mereka yang memberi gambaran tentang seekor gajah tersebut? Saya tidak tahu, tetapi intinya hingga kini seolah-olah kita tidak pernah habis dan berhenti membicarakan dan terlibat dalam diskursus panjang tentang pembangunan tersebut. Bahkan kadang-kadang dalam situasi yang ekstrem diskursus itu bermuara kepada wacana yang bagaikan mempersoalkan mana yang lebih dahulu telur atau ayam.
Adakah ketidaktuntasan kita berteori mengenai pembangunan itu karena selalu tidak mau mengacu dan konsisten terhadap teori pembangunan yang selama ini menjadi master piece atau blue print? Entahlah.
Begitulah acara webinar “Tim Serap Aspirasi Bima Ramah, Aspirasi Diaspora untuk pembangunan Bima” berlangsung Sabtu (9/1/2021). Ketika saya menengok lonceng yang melingkar di tangan kiri waktu sudah menunjuk pukul 15.15 Berarti acara sudah berlangsung 1 jam 15 menit. Daripada tidak sama sekali, saya pun membuka gawai setelah mencicipi santap siang pesta pernikahan keluarga seorang teman di Pacongkang, Kabupaten Soppeng, 180 km di sebelah utara timur laut Kota Makassar. Webinar itu menghimpun masukan yang dihajatkan sebagai forum menyerap aspirasi dalam pembangunan Bima.
Dalam perjalanan pulang di kendaraan dengan signal yang muncul tenggelam-muncul tenggelam, paparan Prof.Dr.Ir.Imam Mujahidin Fahmid, Dr. Arsyad Gani, M.Si., dan adik Fajlurrahman Jurdin, S.H., M.H. masih saya bisa ikuti sepotong-sepotong karena suara hilang seiring dengan lenyapnya kekuatan signal Meskipun hanya tiga orang yang dapat saya ikuti sepotong-sepotong, tetapi intinya, para narasumber telah mengemukakan pemikiran sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya masing-masing. Persoalannya kini, tergantung pada pihak pemilik hajat webinar itu yang mencatat dan menginventarisasi beragam pemikiran dan pandangan narasumber itu?
Saya “merondai” sejumlah grup Whatsapp (WA) yang berbau “Bima” dan kerap memberitakan mengenai hajat webinar ini sebelumnya, hingga tulisan ini dibuat, tidak satu pun berita tentang isi webinar tersebut terekspos. Mungkin juga berita tentang webinar tergusur dan tenggelam oleh berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Flight 182 rute Jakarta-Pontianak di Kepulauan Seribu, yang dipiloti Capt.H.Afwan. Saya tidak tahu. Tetapi saya berharap, tiadanya berita yang biasanya menjadi santapan berita media daring itu, tidak berbanding lurus dengan lenyapnya perhatian terhadap paparan para narasumber di dalam webinar itu.
Saat perjalanan pulang di tengah kemacetan jalan sempit dan berbatu di tengah hutan Camba-Kabupaten Maros, 55 km dari Makassar, mumpung juga signal seluler terlihat megap-megap dengan “stamina” 2 strep, saya mengontak salah seorang narasumber perihal masukan webinar itu. Saya menyimpulkan, narasumber tersebut sangsi webinar ini akan “bertuah” sebagai masukan bagi pemilik hajat.
Saya tidak termasuk seorang yang pesimis, tetapi selalu berpikir preventif melihat sebuah persoalan. Samahalnya dengan kegiatan webinar ini, yang dihajatkan merangkum aspirasi pemikiran demi pembangunan Bima yang RAMAH itu. Tulisan ini pun saya goreskan sebagai bagian upaya preventif itu agar pemikiran-pemikiran para narasumber tersebut tidak bagaikan angin lalu.
Saya ingin mengusulkan dengan mengambil contoh Provinsi Sulawesi Selatan ketika Prof.Dr.Ir.Nurdin Abdullah, M.Agr. yang baru beberapa hari dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Dia menggantikan Dr.H.Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si, M.H. yang memimpin Sulawesi Selatan selama dua periode yang bergelimangkan ratusan penghargaan sebagai manifestasi sejumlah prestasi dan reputasinya. Yang ingin saya katakan, seorang Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng yang banyak dijuluki sebagai “bupati berprestasi” dengan gebrakannya dan seorang maha guru bidang kehutanan, ternyata masih tak malu hati merekrut teman-teman profesor lainnya dalam beragam bidang keilmuan untuk membantunya dalam sebuah tim yang diberi nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan. Dalam pemikiran awam kita, Nurdin Abdullah bisa saja tak perlu merekrut para profesor itu untuk membantunya. Tetapi dia berpikir lain. Semakin banyak kepala yang memikirkan daerah yang dipimpinnya, bagaikan menghimpun demikian banyak lidi untuk membersihkan atau melaksanakan sesuatu, tentu pekerjaan tersebut akan ikut dipikirkan dan dilaksanakan oleh banyak orang.
Apa yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan dan dalam webinar itu itu adalah bagian dari praktik penerapan teori “Triple Helix” yang dipopulerkan Etzkowitz dan Leydersdorft (1995), yaitu pendekatan menciptakan sinergi kerja sama dari tiga sektor, yaitu akademik (A), bisnis (B), dan pemerintahan (“Government”, G) dalam membangun suatu daerah.
Jika Kabupaten Bima mau menyontek model NA – begitu orang menyebutnya jika capek menyebut namanya terlalu panjang, apalagi dengan gelar yang se-abrek – mungkin dapat membentuk suatu tim bernama Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) atau Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan (TAPP) Kabupaten Bima. Nama tidak jadi masalah, tinggal tentukan saja.
“Whats is a name,” kata penyair Inggris Willian Shakespeare.
Kebetulan yang masuk di dalam TGUPP tersebut mayoritas junior saya di Unhas dan saya kenal baik mereka. Saya dapat berkomunikasi dan berdiskusi lepas dengan mereka jika bertemu. Juga mendiskusikan jika ada suara-suara “nyasar” dari luar yang berkaitan dengan gebrakan TGUPP.
Salah satu tugas mereka adalah membantu Gubernur (pemerintah daerah) dalam mengakselerasi pembangunan, termasuk memperlancar sekat-sekat birokrasi yang berpotensi mandek dan menghambat. Mereka juga membaca dan – jika perlu merevisi — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada jika dipandang perlu belum dan tidak mengakomodasi visi dan misi sang Gubernur. Apa boleh? Mengapa tidak, Undang-Undang Dasar (UUD) saja bisa kita amandemen jika DPR merasa perlu. Apalagi kalau hanya “sejenis barang” yang bernama RPJMD.
TGUPP merupakan “think tank” Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi pembangunan berdasarkan RPJMD itu. Oleh sebab itu, mereka direkrut dari berbagai bidang keilmuan berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan kepakarannya masing-masing. Untuk membiayai mereka disediakan di pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulwesi Selatan. Jadi, dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran tidak perlu dikhawatirkan karena memang sudah nomenklaturnya.
Menariknya, para anggota TGUPP dibagi-bagi menjadi pendamping Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-programnya. Setiap anggota TGUPP memperoleh porsi mendampingi beberapa OPD. Anggota TGUPP ini akan menagih sudah sejauh mana progres program yang sudah diagendakan dan menjadi domainnya. Jadi, Gubernur memiliki perpanjangan tangan untuk “menjewer” OPD-OPD yang bandel dan tak bersemangat melaksanakan program-programnya.
Hanya memang terkesan TGUPP ini merupakan lembaga “inspektorat” plus yang ada di pemerintahan. Gebrakan dan “apa serta siapa” TGUPP ini sempat menarik perhatian DPRD Sulawesi Selatan dan menjadi bagian agenda sidang Hak Angket ketika DPRD Sulawesi Selatan menggelar sidang salah satu hak DPR itu pada tahun 2019 yang berlangsung maraton selama satu bulan. Sidang-sidang Hak Angket ini menempatkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Inspektorat dan sejumlah OPD dan total lebih dari 50-an di kursi pesakitan sebagai “terperiksa”, termasuk Ketua dan beberapa anggota TGUPP.
Nah sekarang, bagaimana dengan pemerintah Kabupaten Bima dalam membangun Bima RAMAH? Apa mau menyontek model TGUPP Sulawesi Selatan dalam lingkup kewilayahan kabupaten? Daripada kita capek “cuap-cuap” dan setelah itu bagai angin lalu, rasanya ini alternatif jalan terbaik. Orang-orang pintar kelahiran Bima yang tergabung dalam Forum Ilmuwan Bima Dompu jumlah tidak cukup diangkut oleh satu pesawat jumbo jenis Boeing 747 apalagi kalau sejenis pesawat 737-600 SJ yang nahas itu.
John Naisbit yang menulis Megatrend 2000, berkata, “Pemimpin yang ingin membangun sebuah visi yang bagus dan dapat memotivasi bawahan berprestasi istimewa haruslah memiliki pemikiran yang penuh intuisi”. Komentar pakar masa depan ini juga ditimpali Warren G, Bennis – sarjana Amerika konsultan organisasi dan penulis, pelopor bidang studi kepemimpinan populer — yang berkata, kepemimpinan adalah kapasitas menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Katanya lagi, menjadi seorang pemimpin sama dengan menjadi diri Anda sendiri. Menjadi pemimpin sangat sederhana, sekaligus juga sulit.
Ibu Indah Dhamayanti Putri tidak perlu menjadi Naisbit dan Bennis, tetapi cukup memanfaatkan menjabarkan pendapatnya dalam realitas kehidupan berpemerintahan. Jika pun susah memenuhi harapan Naisbit dan Bennis ini, cukup memanfaatkan mereka yang memiliki kompetensi dan visi itu jika benar-benar serius membangun Bima RAMAH dengan sedikit bekerja keras
“Ya, sekali berarti setelah itu mati,” penyair Chairil Anwar pernah berkata.
Saya membuat catatan ini tidak punya pretrensi apa-apa, semata-mata hanya karena ingin sedikit “berarti” buat tanah kelahiran, setelah dua pertiga dari usia lebih banyak berkontribusi untuk membangun daerah orang, seperti dikemukakan adik saya Prof.Dr.Ahmad Thib Raya, M.A. pada acara pembukaan pertemuan Forum Ilmuwan Bima Dompu, 30 Agustus 2019 di Senggigi Lombok Barat itu.
Wassalam.
*Penulis dan Wartawan Senior, (tinggal di) Makassar, 10 Januari 2021
