oleh

Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

-Opini-Dibaca 42 kali

Oleh : Alwi Yasin*

Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19 - Kabar Harian Bima
Staf ahli walikota bima h alwi yasin. Foto: ist

Masa pandemi Covid-19 telah merubah semua tatanan kehidupan umat manusia, telah terjadi perubahan multidimensi dalam berbagai aspek, sosial kultur, pemerintahan dan ekonomi. Masyarakat tak lagi dapat
berinteraksi secara bebas, berkumpul, berkerumun semuanya harus mematuhi protokol kesehatan/Covid-19 guna menghambat atau memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah adalah Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar.



Implementasi kebijakan pembatasan berinterasi sangat terasa disektor pendidikan, lembaga pendidikan (lembaga pendidikan formal dan non formal diliburkan), warga belajar/siswa belajar di rumah, mereka diberi pekerjaan rumah/tugas sebagai pengganti tatap muka tapi ujung-ujungnya orang tua yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Dalam kondisi normal tentunya pemberian pekerjaan rumah sebaiknya dihindari/dibatasi karena dirumah diharapkan berlangsungnya pendidikan karakter. Jika kebijakan pemberian Pekerjaan Rumah dilaksanakan secara terus menerus ada kekhawatiran bahwa portofolio anak/peserta didik tidak menggambarkan kemampuan anak.

Saat ini kita tidak lagi berbicara tentang kualitas, kita hanya berbicara tentang bisa atau tidak tatap muka, pada hal tatap muka hanya salah satu pendekatan pembelajaran. Dalam prakteknya, anak-anak kita diliburkan (tentative sesuai kondisi) anak-anak berkeliaran bebas, bermain layang-layang, malam hari mendampingi orang tua yang mengerjakan tugas-tugas mereka. Hanya seperti itu, pihak regulator tidak pernah memikirkan pendekatan lain, selain tatap muka. Semestinya para pengambil kebijakan sedikit kreatif menyikapi situasi saat ini, jangan pernah berbicara, banyak anak yang tidak bisa baca tulis (ditingkat dasar)/mutu pendidikan rendah jika tidak pernah berbuat untuk itu.

Kita harus jujur mengakui bahwa pendidikan kita belum membangun sebuah peradaban, belum mampu menanamkan konsep, konsep bagaimana anak bisa belajar untuk dirinya, belajar untuk mengasah cognitive, affective dan psikomotor (Taxonomy Bloom : Benjamin Bloom 1956) secara utuh, sebab efektif tidaknya proses pendidikan tidak hanya diukur dengan ranah cognitive semata, aspek afektif dan psikomotor tidak boleh disepelekan. Coba kita lihat keadaan sosial kemasyarakatan kita saat ini, diantara kita bebas berekspresi, seolah-olah tidak ada lagi norma/etika, kita sudah kembali dengan karakter primitif, Homo homini lupus (manusia menjadi predator bagi manusia lain), saling menggigit untuk kepentingan masing?masing, berkata, berbuat semaunya, tidak ada lagi rambu rambu kearifan dan kebaikan, anak membunuh orang tua, murid memukul guru, saling membuli, menggunakan medsos untuk mencela, mencaci maki dan mempertontonkan yang tidak layak, bebas bergaul, mahir calistung tapi pribadinya rapuh. Kondisi inilah yang
kita harus hadapi saat ini yang mau tidak mau kita harus hadapi, inilah potret potret generasi saat ini, tetapi kita harus ‘survive’ dan harus berbuat, lestarikan budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan fakta – fakta diatas berarti ada missed konten dalam pendidikan kita, kebijakan kependidikan telah mengkultuskan bahwa sekolah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab adalah sekolah (pendidikan berbasis tatap muka di kelas) wajar saja ketika seorang anak nakal cenderung orang tua menyalahkan gurunya, padahal pendidikan karakter itu ada di keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga (pendidikan informal), anak boleh saja belajar di sekolah selama 2-4 jam saat ini, tapi bagaimana waktu di keluarga 20-22 jam di rumah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengklaim tidak tatap muka tidak belajar. Proses pendidikan itu boleh saja dilakukan di rumah/masyarakat, artnya tidak ada alasan bahwa anak tidak tatap muka di sekolah tidak mendapat layanan pendidikan, tidak tatap muka bukan berarti banyak anak yang tidak bisa membaca.

Kebijakan layanan publik itu harus mampu menyiapkan alternatif, perlu ada inovasi, kebijakan harus populis, kebijakan tidak sekedar rutinitas, rutinitas dari tahun ke tahun, kebijakan copy paste, berulang-ulang tidak ada perubahan, tetapi kebijakan itu minimal bernilai inovasi, inovasi yang berkelanjutan dan pelibatan para pihak yang berkepentingan. Bagi negara-negara maju secara periodik melakukan perubahan kurikulum seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Local Government tidak cukup dengan sikap wait and see, tapi dibarengi dengan alternative kebijakan layanan.

Tanggungjawab pendidikan itu merupakan tanggungjawab para pihak /kolektif, maka pemerintah tidak harus merasa mampu berbuat/dominan, domain pemerintah sebagai regulator yang harus diperkuat . Masa pendemi bukan berarti kita harus pasrah dengan keadaan, paling tidak pemerintah perlu memikirkan strategi
sebagai upaya subsitusi tatap muka. Salah satu pendekatan/strategi kita adalah menghidupkan kembali kelompok belajar. Kelompok belajar harus dibuat dalam tiap tiap lingkungan (RT/RW) sehingga memudahkan para guru untuk berkunjung, bisa menggunakan pendekatan dasa wisma, PKBM, Lembaga PAUD dan atau TPQ. Pendekatan ini cukup efektif karena: (a) membatasi penularan virus antar klaster/wilayah, (b) Pelibatan masyarakat bahwa tanggungjawab pendidikan itu bukan hanya semata-mata pemerintah, dan (c) Mengurangi beban pemberian tugas .

Secara Teknis kelompok belajar sangat bermanfaat bagi anak antara lain: (a) meningkatkan pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi, (b) melatih anak untuk berkomunikasi dengan baik, (c) mengembangkan kemampuan kerjasama dalam satu komunitas, (d) menjadi wadah untuk saling berbagi ilmu, (e) melatih
keterampilan berdiskusi yang sehat dan (e) menumbuhkembangkan rasa sosial kepada sesama.

Oleh karena itu pemerintah harus inovatif dalam segala hal, jangan pasrah dengan keadaan, jangan sampai ada aksioma libur anak tidak belajar, belajar dengan daring butuh biaya tinggi, satu catatan penting adalah para pemangku kepentingan; dinas, dewan pendidikan, lembaga pendidikan, dan guru harus kreatif, kelompok belajar adalah salah satu jawaban tapi bukan satu satunya jawaban.

*Staf Ahli Walikota Bima


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru