Wakil Wali Kota (Wawali) Bima Feri Sofiyan menerima audiensi Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi mereka, Selasa 18 Maret 2025.
Ketua Forum PPPK Kota Bima, Edi Muliadin menyampaikan, pihaknya merasa Kota Bima telah siap menjalankan instruksi Presiden terkait pengangkatan PPPK.
“Kami berpendapat tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan kami pada bulan April. Oleh karena itu, kami meminta kejelasan dan komitmen pemerintah daerah mengenai pengangkatan kami sebagai ASN,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wawali Bima menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal telah mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK, sebagai bagian dari kebijakan pusat. Bahkan, sejumlah kegiatan strategis telah dikurangi guna memastikan ketersediaan anggaran bagi PPPK.
“Jujur, sejak saya dan Wali Kota dilantik, kami sudah menyisipkan anggaran untuk PPPK karena ini juga merupakan kebijakan pusat. Namun, dalam perjalanan, muncul instruksi penundaan pengangkatan,” ungkapnya.
Kata Feri, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru, di mana pengangkatan CPNS dipercepat menjadi Juni 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada Oktober 2025.
“Kami memahami harapan teman-teman PPPK dan tentu memiliki keinginan yang sama. Namun, ini adalah keputusan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, sehingga kita harus patuh,” jelasnya.
Meskipun demikian, Feri menegaskan bahwa Pemkot Bima akan terus mengkaji seluruh aspek kebijakan ini secara komprehensif dan tetap mengawal aspirasi PPPK agar hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan baik.
“Tentu ada hikmah dari kebijakan ini, dan kami memahami denyut nadi perjuangan teman-teman PPPK. Kami akan terus bersama dan mengawal proses ini,” tambahnya.
*Kahaba-01
