Kota Bima, Kahaba.- Merespon semakin luasnya tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak, kemudian perdagangan perempuan dan anak serta masih terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi. DPPPA Kota Bima membentuk Forum Partispasi Publik untuk Kesehjahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Maja Labo Dahu.
Kegiatan yang dihelat di aula Kantor Pemerintah Kota Bima Jumat (27/11) tersebut dihadiri Walikota Bima HM Lutfi, Ketua TP PKK Kota Bima Hj Ellya, Kepala DPPPA Kota Bima H Ahmad, Asisten I Setda H Supratman, Staf Ahli H Abdul Gawis, perwakilan kepala OPD serta pengurus forum Puspa Kota Bima.
Kepala DPPPA Kota Bima H Ahmad dalam laporannya menyampaikan, pembentukan forum ini merupakan bagian dari perkenalan 3 program unggulan Kementerian PPPA pusat bernama three ends. Yaitu meliputi pembahasan penindakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia serta ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
“Three ends ini dicanangkan untuk merespon semakin meluasnya peristiwa yang dialami oleh perempuan dan anak, agar kita bisa memahami dan menyadari berat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini,” jelasnya.
Untuk memastikan bahwa program three ends berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Kementerian PPPA dan DPPPA Kota Bima menggalang partisipasi untuk keterlibatan semua pihak, artinya bukan hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, untuk turut bersama-sama berperan dan terlibat secara aktif dalam pembangunan PPPA.
“Dengan banyaknya komponen yang berpartisipasi tersebut, akan terwujud pemenuhan hak dan kesehjahteraan perempuan dan anak di Indonesia terutama di Kota Bima,” katanya.
Ahmad mengungkapkan, terdapat beberapa tujuan dari pembentukan forum PUSPA ini, di antaranya memperkenalkan isu perempuan, anak, kebijakan serta program strategis tentang PPPA dalam mendukung pencapaian three ends pada kalangan dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan juga media.
Kemudian menjadikan forum ini sebagai wadah koordinasi, advokasi pengembangan kapasitas terkait isu perempuan dan anak dalam mendukung pencapaian three ends. Lalu memperoleh beragam gagasan dari kalangan dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan media tentang PPPA dalam upaya mempercepat pencapaian three ends di daerah.
“Adapun hasil yang diharapkan melalui pembentukan forum ini untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Bima,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA Indra Gunawan melalui video conference (vicon) menyambut baik dikukuhkannya forum Puspa dalam membahas serta mengatasi isu perempuan dan anak yang terjadi di daerah.
“Selamat kepada anggota PUSPA yang dilantik, selamat bekerja dan bersinergi bersama pemerintah daerah. Dengan perempuan berdaya dan anak terlindungi, maka kesehjahteraannya akan terwujud,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Bima HM Lutfi menambahkan, dirinya mendorong DPPPA bersama forum PUSPA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemberdayaan perempuan dan hak-hak anak.
“Dengan terbentuknya forum PUSPA diharapkan mampu menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta bisa mengedukasi sekaligus membangkitkan semangat kaum perempuan dalam pemberdayaan, serta pemenuhan dan hak anak,” tambahnya.
*Kahaba-04
