Kabupaten Bima, Kahaba.- Menghadapi keterbatasan fiskal daerah Tahun Anggaran 2025–2026, Bupati Bima Ady Mahyudi baru-baru ini berkoordinasi ke sejumlah kementerian di Jakarta. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mencari solusi dan membuka peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, guna menjaga laju pembangunan di Kabupaten Bima.
Koordinasi kementerian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil desk usulan daerah, dengan fokus memperjuangkan program-program prioritas yang dinilai mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan layanan publik.
Bupati Bima bersama rombongan diterima oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, Ika Retna Wulandary. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan 10 usulan prioritas strategis yang membutuhkan dukungan pusat.
Usulan yang disampaikan meliputi perbaikan sejumlah jembatan yang terdampak banjir, peningkatan kualitas dan konektivitas ruas jalan, pengembangan fasilitas layanan kesehatan di RSUD Sondosia, serta sejumlah proyek prioritas lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Bima menegaskan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat agar berbagai program strategis tetap berjalan dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bima berharap, advokasi yang dilakukan secara intensif ini dapat menghasilkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, sehingga percepatan pembangunan dapat terus dilanjutkan meski di tengah tantangan anggaran.
Usai pertemuan dengan Bappenas, Bupati Bima dijadwalkan melanjutkan audiensi ke sejumlah kementerian strategis lainnya, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, serta kementerian terkait lainnya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Bupati Bima didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, Kabid P4 Bappeda Hasanuddin, serta Direktur RSUD Sondosia Firman.
*Kahaba-01
