Kota Bima, Kahaba.- Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Bima bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, di Aula Pemkot Bima, Selasa 10 November 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, Firmansyah, Analis Kebijakan Ahli Madya. Turut hadir Sekda Kota Bima, para Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Direktur RSUD, kepala OPD, kepala bagian lingkup Setda, serta jajaran LPBJ Kota Bima.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari roda pembangunan daerah. Karena itu, setiap prosesnya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Konsolidasi pengadaan dapat meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Kebutuhan barang dan jasa yang sejenis dapat diidentifikasi dan dikelola secara terpadu sehingga membuka peluang penghematan belanja pemerintah,” ujarnya.
Rahman juga menginstruksikan seluruh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran LPBJ agar memahami dan melaksanakan konsolidasi paket pengadaan secara tepat.
Ia mengapresiasi pendampingan LKPP RI yang dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah daerah agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, Firmansyah, menyampaikan bahwa transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan pembangunan. Pengadaan juga harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan perputaran ekonomi daerah, termasuk membuka peluang bagi pelaku UMKM dan penyedia barang maupun jasa lokal.
Firmansyah juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemaketan, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.
“Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan, menghindari praktik pemecahan paket pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan,” katanya.
*Kahaba-01
