Kota Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan melaksanakan reses di Kelurahan Monggonao, Selasa sore 10 November 2026. Warga yang hadir memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mencurahkan isi hati mereka mengenai peningkatan infrastruktur lingkungan, bantuan perbaikan rumah, sarana kegiatan sosial hingga permodalan usaha.
Pada pertemuan itu, warga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, bantuan bedah rumah, pengadaan pengeras suara dan kursi untuk kegiatan sosial, serta dukungan modal bagi kelompok usaha masyarakat.
Ketua RT 1 Madurita menyampaikan kebutuhan kursi untuk menunjang kegiatan sosial warga. Ia juga berharap pemerintah membuka akses bantuan modal usaha dengan persyaratan yang tidak memberatkan dan bunga pinjaman rendah.
Selain itu, ia meminta perhatian terhadap rumah warga yang terdampak pekerjaan pelebaran drainase agar mendapat bantuan perbaikan atau rekondisi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Alfian menjelaskan bahwa peningkatan kualitas jalan sebenarnya telah direncanakan dalam anggaran. Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena adanya kegiatan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski demikian, ia memastikan usulan tersebut akan kembali diperjuangkan agar dapat masuk dalam penganggaran berikutnya.
“Kalau kembali diusulkan, kami sudah diminta alamatnya,” tegasnya.
Alfian mengaku optimis usulan masyarakat mendapat perhatian pemerintah daerah. Jika belum dapat direalisasikan melalui program pemerintah, dirinya menyatakan akan mencari alternatif penanganan secara mandiri.
Salah satunya melalui pengerasan jalan dengan rabat beton atau pemasangan paving block. Namun, penggunaan paving harus disesuaikan dengan kondisi jalan dan beban kendaraan yang melintas.
“Jalan sempit bisa, namun jalan besar yang dilewati kendaraan berat akan rusak,” jelasnya.
Terkait kebutuhan sarana mushola, Alfian menyatakan akan memperjuangkannya agar dapat diakomodasi dalam APBD 2027. Jika belum terealisasi, ia berkomitmen membantu melalui jalur pribadi.
Sementara untuk bantuan modal usaha, dirinya meminta masyarakat segera mengajukan proposal agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Karena usulan bantuan permodalan cukup banyak, sehingga realisasinya harus menyesuaikan antrean dan kemampuan anggaran.
Pada kesempatan itu, Alfian juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui kedua jalur tersebut penting agar kebutuhan masyarakat tercatat, terencana, dan dapat diperjuangkan dalam proses penganggaran pemerintah daerah.
*Kahaba-01
