Kota Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menjelaskan mekanisme pengusulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, agar masyarakat memahami tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Penjelasan itu disampaikan Alfian saat menggelar reses di Kantor Lurah Manggemaci, Rabu sore 11 November 2026.
Alfian menjelaskan, usulan melalui Pokir tidak bisa diajukan secara mendadak, tetapi harus direncanakan sejak satu tahun sebelumnya, agar dapat masuk dalam penganggaran tahun berikutnya.
Ia juga menyinggung hasil pemeriksaan dan arahan KPK terkait tata kelola pemerintahan, termasuk mekanisme pengusulan Pokir.
“Jangan sampai ketika usulan belum terealisasi, dewan dianggap berbohong atau tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Alfian memastikan aspirasi warga tetap akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, tenaga pakar DPRD Kota Bima Adisan menjelaskan, usulan masyarakat melalui reses dan Musrenbang perlu dilengkapi dokumen pendukung, seperti foto kondisi lapangan dan persyaratan teknis lainnya.
“Semakin bagus kalau satu objek usulan disampaikan melalui reses dan Musrenbang. Dengan begitu, ketika dilakukan perumusan dan penilaian, skornya bisa lebih tinggi,” terangnya.
Usulan yang memenuhi persyaratan selanjutnya akan diverifikasi melalui survei Dinas PUPR untuk memastikan kelayakan teknis sebelum diperjuangkan masuk dalam dokumen penganggaran daerah.
*Kahaba-01
