Scroll untuk baca berita Kahaba.net
Kabar Kota Bima

Lantik 71 Pejabat, Wali Kota Bima Tempatkan Adhie Aulia Jadi Inspektur dan Rusdhan Kepala Dinsos

1
×

Lantik 71 Pejabat, Wali Kota Bima Tempatkan Adhie Aulia Jadi Inspektur dan Rusdhan Kepala Dinsos

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin melantik 71 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bima, di Aula Kantor BKPSDM, Rabu 11 November 2026.

Wali Kota Bima saat melantik pejabat Lingkup Pemkot Bima. Foto: Eric

Dari jumlah tersebut, 2 pejabat yang dilantik untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hasil tahapan Komite Talenta, yakni Adhie Aulia sebagai Inspektur dan Rusdhan AR Kepala Dinas Sosial Kota Bima.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan bukan sekadar penghargaan ataupun fasilitas kekuasaan, melainkan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia mengingatkan, sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan hanya formalitas protokoler, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban kepada pimpinan, institusi, masyarakat, hingga kepada Allah SWT.

“Amanah ini harus diemban dengan penuh tanggung jawab, jangan sia-siakan kepercayaan. Lakukan tugas dengan penuh dedikasi, bekerja dengan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban rutin harian saja,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan membutuhkan kerja yang sungguh-sungguh, terukur, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan, katanya, tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, melainkan membutuhkan integritas, kekompakan, dan kerja keras seluruh jajaran birokrasi.

“Pada era pemerintahan modern ini, kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Semua harus memiliki target kinerja, jangan bekerja tanpa arah dan tanpa target,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti tantangan keterbatasan ruang fiskal daerah. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Justru di tengah keterbatasan anggaran, para pejabat dituntut lebih kreatif, inovatif, dan mampu melahirkan terobosan yang memberikan solusi.

Karena itu, ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah membuka ruang diskusi dan pemikiran di lingkungan kerja masing-masing agar muncul gagasan baru yang dapat mendukung percepatan pembangunan.

“Mari kita bangun kerja sama tim (teamwork) yang solid di internal dinas maupun antar-OPD, hilangkan ego sektoral. Kita membutuhkan inovasi, percepatan kerja, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat,” ajaknya.

*Kahaba-01