Kota Bima, Kahaba.- Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menjelaskan perubahan mekanisme pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD saat melaksanakan reses di Kantor Lurah Mande, Sabtu sore 14 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga program peningkatan ekonomi masyarakat.
Lurah Mande, Marwan Hadi, berharap usulan yang disampaikan warga benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas, sehingga dapat diperjuangkan dan direalisasikan pemerintah daerah.
“Harapan kami, warga bisa mengusulkan program yang memang menjadi prioritas. Baik itu infrastruktur maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
Marwan mengakui, sejumlah program pembangunan telah direalisasikan di wilayah Mande. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat diakomodasi sekaligus, sehingga masyarakat diharapkan memahami kondisi dan tahapan penganggaran.
Sementara itu, Alfian menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan Pokir saat ini berbeda dengan pelaksanaan reses sebelumnya. Aspirasi masyarakat harus melalui tahapan pengusulan yang lebih terstruktur dan tidak bisa langsung dimasukkan dalam APBD.
“Kalau ada harapan masyarakat yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa masuk dalam APBD Kota Bima. Tetapi, mekanismenya sekarang berbeda. Pengusulan harus melalui tahapan, tidak bisa langsung,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak harus diperjuangkan oleh anggota DPRD yang melaksanakan reses di wilayah tersebut. Usulan dapat diperjuangkan melalui anggota dewan lainnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, setiap aspirasi wajib disampaikan dalam format tertulis, dilengkapi identitas pengusul dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Kelengkapan tersebut diperlukan agar usulan memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alfian menambahkan, aspirasi melalui reses juga harus selaras dengan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan dengan program dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Usulan masyarakat harus selaras dengan Musrenbang. Sehingga bisa diketahui mana yang benar-benar menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan,” pungkasnya.
*Kahaba-01
