Kota Bima, Kahaba.- Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia), Inspektorat Kota Bima menggelar sosialisasi antikorupsi dan kepemimpinan berintegritas di Aula Maja Labo Dahu, Senin 16 November 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, Sekda H Muhammad Fakhrunraji, Inspektur Inspektorat Adhie Aulia, serta perwakilan kepala OPD.
Wali Kota menyambut baik kegiatan yang mengangkat tema “Berantas Korupsi untuk Negeri, Tolak Gratifikasi, Putus Benturan Kepentingan, Bunyikan Whistle Blowing System (WBS) demi Menegakkan Kepemimpinan Berintegritas” tersebut.
Menurutnya, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral dan operasional yang harus diterapkan di setiap lini birokrasi pemerintahan.
“Kita semua menyadari pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen moral dan operasional, yang harus mendarah daging dalam setiap lini birokrasi pemerintahan kita. Artinya kita juga menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), hanya bisa terwujud jika para pemimpin dan aparatur di dalamnya memiliki keberanian untuk berdiri di atas kejujuran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Rahman juga memaparkan perkembangan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bima yang dilakukan KPK RI.
Ia menyebut, pada 2024 nilai SPI Kota Bima berada di angka 66,2, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Namun pada 2025, nilainya meningkat menjadi 73,48, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32. Capaian tersebut menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua di Provinsi NTB.
“Lonjakan dari posisi di bawah rata-rata nasional menjadi di atas rata-rata nasional dan meraih peringkat kedua se-NTB adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi, penguatan pengawasan dan ikhtiar dalam menutup celah-celah korupsi berada di jalur yang benar,” katanya.
Meski demikian, Wali Kota mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, mempertahankan prestasi membutuhkan komitmen berkelanjutan, sementara upaya meningkatkan integritas harus terus diperkuat.
Ia kemudian menekankan tiga instrumen pencegahan korupsi yang harus menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintah.
Pertama, menolak gratifikasi, terutama setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Kedua, menghindari benturan kepentingan atau conflict of interest dalam menjalankan tugas dan mengambil kebijakan.
Ketiga, mengoptimalkan Whistle Blowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran dan penyimpangan.
“Jangan ada rasa takut bagi aparatur atau masyarakat untuk bersuara jika menemukan indikasi penyimpangan,” tegasnya.
Rahman berharap penguatan pengawasan, keterbukaan pelaporan, dan komitmen seluruh aparatur dapat terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Bima.
*Kahaba-04












