Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Bima Fitri Kurniati menyampaikan sejumlah persolan dan harapan saat memberikan sambutan pada kegiatan pelantikan pengurus dan Rakerda di Lengge Nae Wawo, Kamis (27/4) lalu. (Baca. DPD PPNI Gelar Pelantikan dan Rakerda)
Fitri mengaku, PPNI merupakan wadah pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Terbentuk 46 tahun silam tepatnya pada 17 Maret 1974 dan sudah berbadan hukum melalui surat keputusan Kemenkumham.
Sementara itu di Kabupaten Bima, PPNI juga sudah lama adanya. Namun keberadaanya tidak terlalu tampak dipermukaan, jika dibandingkan dengan organisasi profesi lainya. Sebut saja IDI dan IBI.
“Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan PPNI Kabupaten Bima dengan semangat baru, semangat profesionaliame, dan semangat perubahan kedepan agar semakin dikenal dan dapat berkontribusi aktif untuk membangun masyarakat yang sehat dan ramah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, anggota PPNI Kabupaten Bima saat ini berjumlah 1010 orang. Jumlah ini belum termasuk calon anggota potensial yang non profesi.
Dari jumlah tersebut 554 orang atau sekitar 54,9 persen bekerja sebagai tenaga sukarela hanya 363 orang (35,9 persen) yang berstatus ASN. Sisanya berstatus honor daerah dan PTTD.
Alumni Master of Public Health UGM juga mengatakan, praktek keperawatan sudah memiliki regulasi sendiri tertuang dalam UU No 38 tahun 2014. Profesi perawat sudah diketahui luas sebagai tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pada pelayanan kesehatan, bekerja penuh waktu di fasilitas pelayanan kesehatan.
Namun disayangkan, profesi ini dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan profesi lain. Salah satu contoh pada proses tekrutmen PNS dari tenaga PTT dalam lingkup Kemenkes baru-baru ini.
“39 orang tenaga dari berbagai profesi kesehatan tidak ada satupun perawat yang diangkat,” sesalnya.
Selain itu sambung Fitri, rendahnya penghargaan terhadap profesi keperawatan bisa dilihat terkait dengan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah PPNI untuk memastikan dan menjamin praktek keperawatan teman-teman dilakukan secara profesional, akuntabel, bermutu, dan aman serta memperjuangkan dan melindungi hak-hak anggota secara adil dan rasional, janjinya.
Dia juga menyampaikan harapan kepada pihak eksekutif maupun legislatif untuk dapat lebih merekondisi keberadaan tenaga keperawatan.
“PPNI juga jika bisa dilibatkan dalam pembahasan terkait kebijakan yang menyentuh praktek keperawatan dan kesejatraan perawat,” pintanya.
Disamping itu ia juga menaruh harap kepada pemerintah daerah dapat memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi anggota PPNI untuk diangkat menjadi ASN atau minimal PTT daerah serta dapat lebih memperhatikan kesejahteraan.
“Kami juga berkomitemen akan selalu mendukung program pemerintah Kabupaten Bima khususnya dalam bidang kesehatan, menuju masyarakat Kabupaten Bima yang sehat dan ramah,” tambahnya.
*Kahaba-08
