Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Dapil II menggelar reses masa sidang ke-III di Kelurahan Tanjung dan Sarae Sabtu (21/10). Masyarakat di 2 Kelurahan tersebut diminta untuk menyampaikan aspirasi yang bersifat kepentingan umum.
“Kepada masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan bersifat penting bagi khalayak umum. Sehingga dapat kami diperjuangkan,” ujar anggota DPRD Kota Bima Taufik HA.Karim selaku moderator.
Kata dia, reses merupakan bentuk tanggungjawab wakil rakyat kembali ke konstituen untuk menyerap aspirasi. Pihaknya pun akan memperjuangkan dalam anggaran APBD 2018 mendatang.
Pada kesempatan penyampaian aspirasi, Siti Aysah warga Kelurahan Tanjung meminta agar dewan mencari solusi atas kondisi warga yang sampai saat ini masih kekurangan sarana air bersih. Karena air PDAM belum mengalir sudah 9 bulan lalu. Kemudian kebutuhan sosial kemasyarakatan, berupa penyediaan fasilitas lapangan, yang saat ini tidak dimiliki di Kelurahan Tanjung.
“Penyaluran air bersih pasca banjir tahun lalu sampai saat ini dilakukan pemerintah, tidak menentu. Kami harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum,” pintanya.
Ketua RT 01 Kelurahan Sarae Dahlan mengatakan, saat ini tingkat kriminalitas semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus pencurian dan penjambretan yang meresahkan warga. Maka diperlukan pembuatan pintu gerbang. Kemudian, meminta bantuan dana pembangunan tembok pagar kuburan, yang berlokasi di Lingkungan Tolobali.
“Kriminal marak, kami meminta dewan agar menganggarkan dana pembuatan pintu gerbang kampung. Selain meminimalisir tindak kriminal, juga sekaligus membatasi ruang gerak pergaulan bebas,” inginnya.
Kemudian Gazali Ketua RW 01 Kelurahan Tanjung meminta agar dewan mendorong eksekutif untuk menyalurkan bantuan Iqro dan Al Quran untuk santri di setiap TPA dan TPQ, serta insentif bagi guru mengaji, bilal dan marbot.
Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Ketua DPRD Feri Sofiyan berjanji aspirasi tersebut akan diperjuangkan. Untuk anggaran dana pintu gerbang, serta pagar TPU Tolobali pihaknya siap memperjuangkan terealisasi pada APBD 2018. Karena ini menyangkut tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Soal air PDAM Bima yang macet dijelaskannya, hampir sebagian besar kelurahan di Kota Bima mengalami hal serupa. Jadi harus diakui, saat ini pemerintah berupaya mengaliri dengan mobil keliling.
“Perbaikan pipa PDAM masih di upayakan, namun baik kami di legislatif dan eksekutif belum bisa secara maksimal mendorong untuk melakukan perbaikan. Karena PDAM Bima masih dimiliki Pemkab Bima,” katanya.
Untuk sarana tanah lapang, pihaknya berharap kepada warga untuk mencari lahan kosong agar diusulkan. Kemudian untuk bantuan TPA dan TPQ serta insentif bilal, marbot dan guru mengaji, tetap akan menjadi atensi agar bisa terealisasi pada tahun 2018 mendatang.
*Kahaba-04
